Dorong Program Reforma Agraria, 978.000 Hektare Lahan Hutan Siap Diberikan ke Rakyat

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, memimpin rapat koordinasi mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.

Ditemui usai rapat, Menteri Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah akan menyerahkan lahan hutan tidak produktif yang masih bisa dikonversi seluas 978.000 hektare (ha) kepada masyarakat. Lahan-lahan tersebut terletak di 20 provinsi seluruh Indonesia.

"Tadi itu rapat tentang reforma agraria yang sumber tanahnya dari kawasan hutan negara yang bisa dikonversi namanya hutan produksi yang dapat dikonversi dan sudah tidak produktif. Indikasi yang paling umum forest cover nya sudah di bawah 30 persen. Kita sudah punya 978.000 ha di 20 provinsi," ujarnya di Kantor Kemenko, Jakarta, Selasa (7/5).

Adapun lima wilayah terbesar di Indonesia yang memiliki hutan tak produktif tapi masih dapat dikonversi antara lain Papua 271.105 hektare, Kalimantan tengah 225.436 hektare, Maluku 160.473 hektare, Maluku Utara 97.695 hektare dan Sumatera Selatan 45.712 hektare.

Menteri Siti mengatakan, pemerintah daerah hingga kini masih melakukan penataan batas-batas lahan hutan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tengah membahas landasan hukum pemberian lahan ini sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Sekarang penataan batasnya sedang berlangsung. Nah tadi dibahas tentang bagaimana mekanisme untuk melakukan redistribusinya. Nah SK pencadangannya sudah ditetapkan oleh Menteri LHK tapi itu berupa pencadangan yang kita tegaskan ini diberikan pencadangannya kepada gubernur mana, dan itu tentu dari hasil penelitian terpadu analisis di tingkat teknis," katanya.

Lahan-lahan tersebut nantinya akan dikelola menjadi berbagai macam sumber pendapatan baru. Beberapa di antaranya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, peternakan, perikanan, peternakan serta wisata alam.

"Kan harus jelas programnya, harus ada proposalnya, kan dari pemerintah daerah. Itu apa saja programnya, macam-macam, termasuk pertanian terpadu, fasum fasos, perikanan, pertenakan, wisata alam. Itu nanti proposalnya setelah gubernurnya tahu dia punya berapa, mereka menyiapkan agendanya, proposalnya didiskusikan di sini," jelasnya.

Menteri Siti menargetkan, pembagian lahan reforma agraria tersebut dapat dilakukan tahun ini dengan syarat semua standard yang telah ditetapkan bisa diselesaikan secepatnya. "(Target dibagikan kepada masyarakat) segera, jangan-jangan sebelum Lebaran," tandasnya.