Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD: Dana desa bisa menjadi modal sekunder partai politik

DPD: Dana desa bisa menjadi modal sekunder partai politik Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai dana desa rawan penyelewengan. Dana yang tahun ini dialokasikan sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia itu bisa jadi komoditas politik.

"Dana desa bisa menjadi modal politik kedua di luar anggaran partai. Kepala Daerah pasti kan ingin mempertahankan kekuasaan," kata Wakil Ketua Komite I DPD-RI, dalam "senator kita", diskusi mingguan yang dihelat merdeka.com, RRI, DPD-RI, IJTI, Jakarta, Minggu (6/9).

Dia mengatakan itu lantaran jumlah dana yang diterima desa terus meningkat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014, desa seluas 7,5 kilometer persegi dan memiliki 21 dusun mendapatkan sebesar Rp 437 juta. Kemudian, desa seluas 1,5 kilometer persegi dengan tiga dusun mendapatkan Rp 41 juta.

Orang lain juga bertanya?

Itu meningkat menjadi Rp 312 juta dan Rp 263 juta. Berdasarkan PP No. 22/2015. Bahkan, menurut Fachrur, desa bisa mendapatkan dana Rp 1,4 miliar pada 2018.

"Kalau bisa merebut dana itu bisa populis. Dana desa bisa mensejahterakan partai."

Terlepas itu, dia bilang penyaluran dana desa masih lamban lantaran tumpang tindih regulasi.

"Sebenarnya semua kewenangan harus dikembalikan ke kementerian desa karena mereka yang punya proporsi supaya tidak ada tumpang tindih dan terpecah."

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol
Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN
Penjelasan Ganjar Soal Usulan Pendanaan Parpol Rp 1 Triliun dari APBN

""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan
Wamenkeu Thomas Minta Kepala Desa Kelola Dana Desa Secara Transparan

Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Kampanye Butuh Biaya Besar, Ini 3 Sumber Dana Para Partai Politik
Kampanye Butuh Biaya Besar, Ini 3 Sumber Dana Para Partai Politik

Memasuki tahun politik, para partai politik mulai melakukan kampanye.

Baca Selengkapnya
Hasto Klaim PDIP Bangun Desa Bukan Demi Kepentingan Elektoral Ganjar-Mahfud
Hasto Klaim PDIP Bangun Desa Bukan Demi Kepentingan Elektoral Ganjar-Mahfud

Hasto menyebut desa menjadi benteng dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru
Mendagri Dorong Penguatan Desa sebagai Sentra Ekonomi Baru

Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.

Baca Selengkapnya
PDIP Terima Bantuan Dana Parpol Rp 28 M dari Pemerintah
PDIP Terima Bantuan Dana Parpol Rp 28 M dari Pemerintah

Untuk diketahui, bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal
Jokowi Minta Kades Utamakan Beli Produk Asli Desa, Meski Harga Lebih Mahal

Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.

Baca Selengkapnya
Novita Hardini Usulkan Dana Abadi UMKM untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa
Novita Hardini Usulkan Dana Abadi UMKM untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Desa

Dana abadi ini bisa menjadi tonggak bagi pengembangan ekonomi desa tanpa membebani APBN, yang saat ini masih sangat diperlukan untuk berbagai program strategis.

Baca Selengkapnya
Apdesi Kabupaten Tangerang Tolak Mentah-Mentah Wacana Pilkades Lewat Parpol!
Apdesi Kabupaten Tangerang Tolak Mentah-Mentah Wacana Pilkades Lewat Parpol!

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Baca Selengkapnya
Eko Patrio Ungkap Penyebab Elektabilitas PAN Meningkat di Survei Terbaru
Eko Patrio Ungkap Penyebab Elektabilitas PAN Meningkat di Survei Terbaru

PAN meraih 3,1 persen. Angka itu meningkat jika dibandingkan survei pada Maret lalu hanya 2 persen.

Baca Selengkapnya