DPD nilai blusukan menteri tak cukup stabilisasi harga pangan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyebut penaikan harga pangan merupakan persoalan serius. Dan, pemerintah dinilai belum mampu mengatasi persoalan tersebut.
"Saya tahu persis ternyata harga cabai naik, bawang lokal pun naik. Saya melihat intervensi pemerintah belum maksimal, walaupun menteri sudah turun blusukan. Menteri itu jangan one man action," kata Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam diskusi mingguan "Pangan Kita" digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan DPD-RI, Jakarta, Senin (15/6).
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus ambil bagian dalam pengendalian harga pangan. Selain itu, kebijakan dikeluarkan pemerintah daerah jangan berbenturan dengan upaya pemerintah pusat mengendalikan harga.
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumbar? Jokowi bersama Ibu Negara Iriana terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian. Jokowi dan Iriana membagikan makan siang, susu, makanan ringan, hingga buku kepada anak-anak yang ada di posko tersebut.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk swasembada pangan? Kapolri mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.
"Ada beberapa daerah yang melarang truk-truk masuk kota. Itu harusnya nggak boleh dilarang. Gimana mereka mau distribusikan stok kalau dilarang. Masalah pangan itu enggak bisa main-main," ujarnya.
Parlindungan mengatakan peraturan presiden (Perpres) pengendalian harga harus segera dibuat. Mengingat, aksi blusukan menteri tak cukup untuk stabilisasi harga pangan.
"Walaupun menteri sudah turun, tapi dia belum dibackup dengan perpres. Jadi mereka enggak ada dirijennya, mereka show sendiri." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah perlu memberikan bantuan bagi kelas menengah untuk mendorong daya beli kelompok masyarakat itu kembali bangkit.
Baca SelengkapnyaHal itu sebagai upaya melancarkan alur pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, inflasi yang rendah sangat penting untuk mendukung daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok menengah bawah.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam kecewa dengan harga beras yang melambung tinggi
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg.
Baca SelengkapnyaPDIP mengaku miris melihat gudang Bulog hanya diisi beras impor.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersyukur karena harga Bapok, khususnya di Jawa Tengah terpantau stabil cenderung turun.
Baca SelengkapnyaZulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca SelengkapnyaDua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaMendag menyampaikan bahwa situasi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut memberatkan para pedagang dan petani.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga beras.
Baca Selengkapnya