Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR beberkan penyebab molornya pembahasan RUU Migas

DPR beberkan penyebab molornya pembahasan RUU Migas Satya W Yudha. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha mengungkapkan penyebab molornya penyelesaian revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi. Penyebabnya, sektor migas juga berhubungan langsung dengan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi domain Komisi VI DPR RI.

Satya menegaskan keputusan teknis dalam Undang-Undang Migas ini tidak saja bisa diselesaikan karena dikhawatirkan akan berseberangan dengan regulasi atau institusi lain.

"UU migas domain Komisi VII, sementara korporat memang di Komisi VI, kita tidak ingin ada yang berseberangan antara yang ada di Kementerian BUMN dan ada di Komisi VII," ujar Sayta di Jakarta, Senin (20/3).

Walau begitu, lanjutnya, Komisi VII saat ini sudah mencapai kesepakatan dalam berbagai poin yang selama ini selalu menjadi poin krusial seperti kelembagaan dan serta bentuk kontrak yang dianut. Saat ini, draftnya akan segera diajukan ke Badan Legislasi (Baleg).

"Usulan yang ada sudah disepakati semua fraksi, tinggal kita akan ajukan dulu untuk dibahas di Baleg," katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Andang Bachtiar mengatakan selama ini masyarakat tidak terlalu tertarik dengan isu RUU. Menurutnya, isu ini hanya berada di kalangan elit politik saja.

"Tidak ada urgensi karena politik juga tidak mendukung. Selama ini selalu ribut diantara elit politik. Sementara di hulu tidak ada masyarakat yang peduli, kesulitan eksplorasi itu masyarakat tidak ada yang peduli," kata Andang.

Untuk itu, dia berharap agar RUU Migas yang tengah disusun juga mampu menjawab berbagai tantangan industri migas kedepan, salah satunya dalam tata kelola migas nasional.

"Tidak ada strategi nasional. Misalnua untuk dapat minyak dari luar negeri. Padahal di dalam KEN kita perlu secure energi baik dari dalam atau luar negeri," tutupnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Panas! Komisi VII Blak-blakan Aksi Mafia Migas, Ada Perwira Polisi Terlibat
VIDEO: Panas! Komisi VII Blak-blakan Aksi Mafia Migas, Ada Perwira Polisi Terlibat "Kapolri, Harus Dicopot"

Anggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.

Baca Selengkapnya
Investasi Migas di Indonesia Mandek 30 Tahun Terakhir
Investasi Migas di Indonesia Mandek 30 Tahun Terakhir

Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR
RUU Perampasan Aset Jalan di Tempat, Menkumham: Kami Jumpai Pimpinan DPR

Menkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.

Baca Selengkapnya
Rencana Subsidi Pertamax Dinilai Bukan Solusi Masalah Sektor Migas
Rencana Subsidi Pertamax Dinilai Bukan Solusi Masalah Sektor Migas

Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Rieke 'Oneng' PDIP Ungkap Dugaan Korupsi Dana Sawit Seret BUMN, Kejagung Harus Usut!
VIDEO: Emosi Rieke 'Oneng' PDIP Ungkap Dugaan Korupsi Dana Sawit Seret BUMN, Kejagung Harus Usut!

Rieke Diah Pitaloka, menyoroti soal kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

Baca Selengkapnya
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR
Tak Bosan, Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN ke DPR

Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.

Baca Selengkapnya
Tagih Janji Kemenkes, DPR Kecewa PP 28 Nomor 2024 tentang Kesehatan Minim Pelibatan Publik
Tagih Janji Kemenkes, DPR Kecewa PP 28 Nomor 2024 tentang Kesehatan Minim Pelibatan Publik

Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Ulurkan Tangan Tagih RUU BUMN ke DPR, Singgung Hadirnya BPI Danantara
Erick Thohir Ulurkan Tangan Tagih RUU BUMN ke DPR, Singgung Hadirnya BPI Danantara

Erick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris
VIDEO: Nada Tinggi, PDIP Komisi VI Skakmat Wamen Jadi Komisaris "Apa Lagi Dikejar, Uang?"

Dia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Baca Selengkapnya