Follow
DPR bentuk 2 panitia kerja bahas pertanggungjawaban APBN 2016
Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) perumus kesimpulan dan panitia kerja perancang draft Rancangan Undang-Undang (RUU) pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.
"Kita bisa sepakati pembentukan 2 panja ini. Pertama panja perumus kesimpulan dan panja draft RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016," kata Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/7).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati-pun menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panitia kerja draft RUU yang akan membahas secara detail draft RUU tersebut bersama dengan panja dan Badan Anggaran DPR.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Kapan Puan Maharani menanggapi wacana bersatu di putaran kedua pilpres 2024? 'Insyallah (berkolaborasi antara kubu 1 dan kubu 3). Kita lihat saja gimana nanti kedepan ini,' kata Puan, saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani dan Retno setelah rapat internal? “Saya dan @retno_marsudi seperti dua anak sekolah bandel ya…“ Sri Mulyani
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
"Pemerintah berharap kerja sama yang terus berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan. Sehingga tugas kita dalam menjalankan konstitusi dapat berjalan dengan baik," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani menjadi perwakilan pemerintah dalam rapat paripurna DPR, dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap fraksi-fraksi atas RUU pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan menjelaskan DPR telah menjalankan transformasi dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Pembagian tugas untuk Komisi XII dan Komisi XIII telah disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraks di DPR.
Baca Selengkapnya
Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.
Baca Selengkapnya
Persetujuan itu diambil setelah pada kesempatan sebelumnya seluruh fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pandangannya.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menangis ketika meminta maaf dalam rapat paripurna DPR terakhir.
Baca Selengkapnya
Puan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca Selengkapnya
RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca Selengkapnya
Puan mengucapkan rasa syukur atas kelancaran proses pelantikan MPR/DPR/DPD RI periode 2024-2029
Baca Selengkapnya
Maka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca Selengkapnya