Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR curiga ada permainan di balik mundurnya bos Freeport

DPR curiga ada permainan di balik mundurnya bos Freeport Fahri Hamzah. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menganggap ada permainan tingkat tinggi di balik mundurnya Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Untuk itu, dia akan mendorong percepatan investigasi terhadap perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

"Sandiwara-sandiwara ini membuat kita harus curiga kartu apa yang lagi dipermainkan. Ada kunjungan duta besar Amerika, pengunduran diri James Robert Moffett sebagai komisaris perusahaan Freeport. Sekarang saudara Maroef Sjamsoeddin yang mungkin saya tidak tahu dianggap sukses atau gagal," kata Fahri di gedung Badan Pengawas Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (19/1).

Menurutnya, peristiwa pengunduran diri tersebut bisa menjadi bahan atas investigasi Freeport, sebelum DPR mengambil keputusan tentang operasi perusahaan tambang asal AS tersebut di Indonesia. Dengan didorongnya investigasi itu, maka pemerintah bisa mengetahui lebih cepat atas apa yang terjadi di perusahaan tersebut.

Orang lain juga bertanya?

"Saya terus mendorong pimpinan partai politik agar ini disetujui mudah-mudahan usulan dari masa sidang ini. Supaya kita bisa bekerja untuk mengecek apa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Saya kira ini akan memperjelas masalah," imbuhnya.

Meski begitu, Fahri sendiri tetap menunggu terbentuknya panitia khusus (pansus) oleh DPR untuk menangani masalah ini. Selain itu, DPR melalui pansus angket juga akan berkoordinasi dengan BPK dalam melakukan investigasi tersebut.

Dengan demikian pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai operasi Freeport yang tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia.

"Misalnya report secara total tentang berapa yang dieksploitasi, berapa keuntungan yang didapat, siapa yang terlibat, siapa saja yang pegang sahamnya ada orang Indonesia tidak yang pegang saham. Ini kita serahkan BPK nanti," tutupnya.

Sebelumnya, Maroef menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik yang disampaikan ke seluruh pegawai Freeport. Dalam suratnya, Maroef hanya dikontrak dalam satu tahun oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini.

"Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan kontrak dari pimpinan Freeport McMoran, saya telah mengirimkan surat pengajuan pengunduran diri," ujar Maroef dalam surat yang dikutip merdeka.com di Jakarta, Senin (18/1).

Pengunduran diri Maroef ini berbanding terbalik atas jasa yang ditinggalkannya selama memimpin Freeport. Salah satunya, soal membongkar pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam permintaan saham Freeport yang dilakukan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Kejagung Tahan Diduga Anggota DPR Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang
Kejagung Tahan Diduga Anggota DPR Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen Tambang

Kejagung menyebut sosok high profile atau tokoh penting terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen pertambangan.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi yang Seret Eks Gubernur Kalimantan Timur
Duduk Perkara Kasus Dugaan Korupsi yang Seret Eks Gubernur Kalimantan Timur

Tiga orang sudah dicegah KPK tekait kasus ini yakni AFI, DDWT dan ROC.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Pencucian Uang, Polda Jateng ungkap Fakta di Balik Tambang Emas Ilegal Banyumas
Ada Dugaan Pencucian Uang, Polda Jateng ungkap Fakta di Balik Tambang Emas Ilegal Banyumas

Kasus tambang emas ilegal di Banyumas begitu menggemparkan publik setelah ada delapan pekerja yang terjebak di sana.

Baca Selengkapnya
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung

Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

Baca Selengkapnya
Terungkap Peran Anggota DPR Ismail Thomas di Kasus Pemalsuan Izin Tambang
Terungkap Peran Anggota DPR Ismail Thomas di Kasus Pemalsuan Izin Tambang

Ismail Thomas berperan membuat dokumen palsu yang dipergunakan PT Sendawar Jaya.

Baca Selengkapnya
Sambangi Bareskrim, Bahlil Minta Pihak yang Catut Namanya Dalam Isu Izin Tambang Diproses Hukum
Sambangi Bareskrim, Bahlil Minta Pihak yang Catut Namanya Dalam Isu Izin Tambang Diproses Hukum

Bahlil menjelaskan untuk siapa yang nanti menjadi pihak diadukan semua dikembalikan kepada hasil penelaahan dari kepolisian.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Pecat Jaksa yang Terlibat Suap, Ini Respons Anggota Dewan
Jaksa Agung Pecat Jaksa yang Terlibat Suap, Ini Respons Anggota Dewan

Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Raimel Jesaja selaku Direktur Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Kader PDIP Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Izin Tambang
Respons Puan Maharani Soal Kader PDIP Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Izin Tambang

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto hanya menyampaikan rasa prihatin terhadap kasus yang menimpa anggotanya.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Korupsi CPO Seret Airlangga Hartarto Rugikan Negara hingga Rp10 T lebih
Duduk Perkara Kasus Korupsi CPO Seret Airlangga Hartarto Rugikan Negara hingga Rp10 T lebih

Mundurnya Airlngga dikaitkan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di industri kelapa sawit p

Baca Selengkapnya
KPK Usut Pengusaha Pemberi Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
KPK Usut Pengusaha Pemberi Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perusahaan swasta pemberi uang kepada mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi Terkait Kasus Korupsi Komoditas Timah

Kejagung memastikan akan mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya