Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: Dana haji lebih baik digunakan untuk kepentingan jemaah

DPR: Dana haji lebih baik digunakan untuk kepentingan jemaah Jemaah Haji. ©AFP PHOTO

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu angkat bicara terkait rencana pemerintahan Jokowi-JK yang ingin menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur. Menurutnya, dana haji sebaiknya digunakan untuk kepentingan jemaah sendiri.

Salah satu yang menjadi sorotan Khatibul adalah pemondokan jemaah haji yang masih menuai masalah. Pemondokan memang sudah lebih baik, namun akan lebih baik lagi jika dana haji digunakan untuk membangun atau memperbaiki asrama-asrama haji.

"Jemaah belum dilayani secara VVIP kita enggak punya tempat penginapan sendiri dibanding dengan Malaysia kita selalu sewa kan ongkosnya jauh lebih mahal dan selalu setiap tahun naik maka investasi yang paling real hari ini adalah satu untuk tempat penginapan jemaah baik di Madinah ataupun Mekkah," katanya di Puang Oca, Lapangan Tembak Senayan, Minggu (6/8).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, perbaikan pemondokan atau asrama-asrama haji nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk jemaah umroh Indonesia yang dari tahun ketahun meningkatkan tajam. "Di luar musim haji bisa dipakai untuk jemaah umrah," katanya.

Selanjutnya, dana gaji juga bisa digunakan untuk memperbaiki transportasi untuk jemaah, terlebih transportasi darat untuk memudahkan jemaah beribadah.

"Transportasi darat sangat penting, Mekkah-Madinnah, Madinah-Mekkah, Mekkah-Jeddah, Jeddah-Mekkah. Itu membutuhkan mobil yang baik yang dijamin satu ac-nya jalan dan mobil-mobil baru kalau di luar musim bisa dipakai jamaah umroh," katanya

"Dan investasi di situ enggak mungkin berhenti nilai manfaatnya jauh lebih menguntungkan," pungkasnya.

Saat ini dana yang bisa dikelola sebanyak Rp 99,34 triliun yang berasal dari dana haji sebesar Rp 96,29 triliun dan dana abadi umat sebanyak Rp 3,05 triliun. Dana tersebut akan dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkumham: Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji Perlu Direvisi
Kemenkumham: Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji Perlu Direvisi

Razilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Ungkap Rumah Sakit Haji Indonesia di Arab Saudi Cuma Dipakai Musiman, Alat-Alat Pada Rusak
Menko PMK Ungkap Rumah Sakit Haji Indonesia di Arab Saudi Cuma Dipakai Musiman, Alat-Alat Pada Rusak

Akibat penggunaannya yang musiman tersebut membuat fasilitas di rumah sakit mengalami kerusakan.

Baca Selengkapnya
Kondisi Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Memadai, Wakil Ketua DPR Prihatin
Kondisi Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Memadai, Wakil Ketua DPR Prihatin

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar prihatin dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menengok Biaya Perjalanan Haji dari Tahun ke Tahun, 2025 Dipastikan Turun
Menengok Biaya Perjalanan Haji dari Tahun ke Tahun, 2025 Dipastikan Turun

Besaran penurunan biaya haji 2025 belum diketahui. Yang pasti, penurunan diharapkan tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan untuk jemaah.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Diminta Bentuk Kementerian Khusus Haji, Mengurai Permasalahan Umat
Prabowo-Gibran Diminta Bentuk Kementerian Khusus Haji, Mengurai Permasalahan Umat

Kementerian Khusus Haji diyakini mampu menjawab permasalahan yang selama ini terjadi tiap musim haji

Baca Selengkapnya
DPR Rencanakan Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Haji 2024
DPR Rencanakan Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Haji 2024

Hasil pemantauan dan pengawasan menunjukkan sejumlah kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia.

Baca Selengkapnya
BPKH Ungkap Hal Penting untuk Menjaga Keberlanjutan Keuangan Haji
BPKH Ungkap Hal Penting untuk Menjaga Keberlanjutan Keuangan Haji

Idealnya calon haji berangkat menanggung 70 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/Bipih) dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Ingatkan soal Pansus Haji DPR: Jangan untuk Kepentingan Rivalitas Politik
Muhammadiyah Ingatkan soal Pansus Haji DPR: Jangan untuk Kepentingan Rivalitas Politik

Mu’ti mengingatkan Pansus Haji ini jangan sampai pembentukannya hanya sekedar kepentingan politik semata.

Baca Selengkapnya
Menag Segera Bertemu MUI Bahas Fatwa Haram Pakai Hasil Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain
Menag Segera Bertemu MUI Bahas Fatwa Haram Pakai Hasil Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain

Nasaruddin menuturkan, jika hasil ijtima' ulama itu diterapkan, maka peserta haji membayar biaya haji yang cukup besar.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Buat Pansus untuk Evaluasi Haji 2024
DPR Bakal Buat Pansus untuk Evaluasi Haji 2024

Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan.

Baca Selengkapnya
Anies Sebut Biaya Haji Rp93 Juta Mahal, DPR: Sudah Proporsional, Rasional dan Terjangkau
Anies Sebut Biaya Haji Rp93 Juta Mahal, DPR: Sudah Proporsional, Rasional dan Terjangkau

"Jadi inilah angka yang kami anggap cukup proporsional, rasional, terjangkau" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi

Baca Selengkapnya
Evaluasi Haji 2023, Menag Soroti Syarat Istithaah Kesehatan dan Masa Tinggal Jemaah
Evaluasi Haji 2023, Menag Soroti Syarat Istithaah Kesehatan dan Masa Tinggal Jemaah

Menag mengusulkan agar syarat kesehatan harus dipenuhi sebelum calon jemaah haji melunasi BPIH.

Baca Selengkapnya