Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR desak pemerintah tak beri izin Lapindo bor sumur gas baru

DPR desak pemerintah tak beri izin Lapindo bor sumur gas baru lapindo. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah untuk tak memberikan izin PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur gas di dekat area terdampak lumpur. Dikhawatirkan, pengeboran tersebut bakal membuat bencana lumpur kembali terulang

"Masyarakat Sidoarjo tidak mau kejadian 2006 terulang. Sekarang Lapindo mau mengebor lagi. Kita realistis saja, dulu dia bertanggung jawab nggak? Saya ingin ini dihentikan atas nama kemanusiaan, atas nama solidaritas dengan masyarakat Sidoarjo," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Syaikhul Islam saat rapat kerja dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Jakarta, Senin (25/1).

Hal senada diungkapkan anggota Komisi VII Joko Purwanto. Menurutnya, Lapindo lebih baik menggunakan uangnya untuk memenuhi kewajibannya kepada warga terdampak semburan lumpur.

"Patahan yang timbul kita tidak pernah duga. Banyak sumur-sumur masyarakat yang juga menjadi semburan lumpur. Hentikan ini. Kami meminta pemerintah menghentikan proses pengeboran. Kalau Lapindo punya uang buat ngebor, bayar utang saja ke masyarakat."

Sejauh ini, kata Sudirman Said, pihaknya belum memberikan lampu hijau untuk pengeboran tersebut. Sebab, pemerintah masih khawatir dampak negatifnya.

"Kementerian ESDM memberikan instruksi agar kegiatan diberhentikan sementara. Bupati Sidoarjo juga memberikan rekomendasi agar kegiatan diberhentikan sementara," katanya.

Dia menjelaskan, kontrak bagi hasil wilayah kerja di Sidoarjo dilakukan antara pemerintah dengan Lapindo pada 23 April 1990 dan berakhir pada April 2020. Pemilik saham Lapindo terdiri dari Lapindo Brantas Inc sebesar 50 persen, Prakarsa Brantas 32 persen dan PT Minarak Brantas sebesar 18 persen.

"Jadi setelah kami semua mengalami berbagai isu di lapangan, pada Oktober 2015, Bupati Sidoarjo memberikan izin lingkungan, SKK Migas juga memberikan persetujuan atas Work Plan and Budget. Tapi Dirjen Migas belum berikan kajian dari sisi teknis dan safety-nya," katanya. (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketahui Sejarah Lumpur Lapindo Sidoarjo Beserta Penyebab & Dampaknya bagi Sekitar
Ketahui Sejarah Lumpur Lapindo Sidoarjo Beserta Penyebab & Dampaknya bagi Sekitar

Berikut sejarah lumpur Lapindo Sidoarjo beserta penyebab dan dampaknya bagi sekitar.

Baca Selengkapnya
Mata Bor Menembus Kedalaman 130 Meter, Warga Bogor Kaget yang Keluar Bukan Cuma Air
Mata Bor Menembus Kedalaman 130 Meter, Warga Bogor Kaget yang Keluar Bukan Cuma Air

Di tengah keputusasaan, tiba-tiba sesuatu menyembur dari dalam tanah

Baca Selengkapnya
Pernah Renggut 4 Nyawa, Sumur Minyak Ilegal di Musi Banyuasin Kembali Meledak dan Tewaskan 1 Warga
Pernah Renggut 4 Nyawa, Sumur Minyak Ilegal di Musi Banyuasin Kembali Meledak dan Tewaskan 1 Warga

Sumur minyak itu sebelumnya ditutup karena terjadi ledakan yang menyebabkan empat orang tewas dan empat lainnya mengalami luka bakar pada 21 Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Protes Ada Tambang Pasir, Warga Sekampung di Lumajang Cor Jalan
Protes Ada Tambang Pasir, Warga Sekampung di Lumajang Cor Jalan

Budi, salah seorang warga mengaku resah dan khawatir jika ada aktivitas tambang pasir

Baca Selengkapnya
Buntut Air Tercemar Bensin di Bogor, SPBU 34.163.17 Berhenti Operasi Sementara
Buntut Air Tercemar Bensin di Bogor, SPBU 34.163.17 Berhenti Operasi Sementara

Ramai di media sosial, air di pemukiman warga diduga tercemar bensin.

Baca Selengkapnya
Cemari Udara, Pemprov DKI Segel Cerobong Pabrik Baja
Cemari Udara, Pemprov DKI Segel Cerobong Pabrik Baja

"Cerobong di perusahaan itu belum sesuai standar," kata Ketua Sub Kelompok Penegakan Hukum DLH DKI Jakarta Hugo.

Baca Selengkapnya
Sumur Minyak Mentah Ilegal Meledak di Jambi, Polisi Investigasi Pemilik
Sumur Minyak Mentah Ilegal Meledak di Jambi, Polisi Investigasi Pemilik

Polda Jambi akan terus mengawal sudah sejauh mana pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Batanghari.

Baca Selengkapnya
Luhut Minta Bau Sampah TPST Kertalangu Segera Diatasi: Tapi Jangan Digunakan jadi Isu Politik
Luhut Minta Bau Sampah TPST Kertalangu Segera Diatasi: Tapi Jangan Digunakan jadi Isu Politik

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, telah dibangun pada tahun 2022 dan diresmikan Presiden Jokowi pada Maret lalu.

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
Tujuh Warga Blora Dianiaya Karyawan Perusahaan Tambang karena Protes Pencemaran Udara
Tujuh Warga Blora Dianiaya Karyawan Perusahaan Tambang karena Protes Pencemaran Udara

Tujuh warga di Kabupaten Blora mengalami penganiayaan oleh karyawan perusahaan tambang setelah mereka mengajukan protes terkait pencemaran udara.

Baca Selengkapnya
PDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya
PDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya

PDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat

Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.

Baca Selengkapnya