DPR diklaim dukung upaya impor sapi selain dari Australia

Merdeka.com - Revisi Undang-undang peternakan dan kesehatan hewan nomor 18 Tahun 2009 saat ini sedang dibahas oleh Kementerian Pertanian bersama DPR. Diperkirakan, upaya pengubahan beleid itu bisa tuntas Januari 2014, karena tinggal menyisakan pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM).

"Jadi saat ini sedang dalam pembahasan intens. Tinggal kira-kira 100-an DIM lagi yang belum tuntas," ucap Menteri Pertanian, Suswono usai Rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/12).

Mentan percaya UU peternakan sebetulnya membuka ruang adanya impor berbasis zona. Suswono mengatakan selain mendatangkan daging atau sapi bakalan Australia, beberapa negara latin juga potensial. Organisasi internasional seperti OAI sudah menyatakan negara seperti Brasil, sebagian daerahnya bebas dari penyakit mulut dan kuku.

"Ada beberapa negara sebenarnya (potensial jadi pengganti Australi), seperti Brasil memang ada sebagian zona bebas kuku dan mulur. Ada beberapa negara juga seperti itu. Jadi nanti kita mendasari pada hasil dari revisi uu peternakan yang akan datang seperti apa basisnya," jelasnya.

Suswono menegaskan, DPR mendukung keinginan pemerintah agar Indonesia bisa mengimpor daging sapi selain dari Australia. Sekalipun demikian, importasi ke banyak negara itu nantinya akan dijaga, agar peternak dalam negeri tetap diuntungkan.

"Kita harapkan ada ruang yang terbuka tetapi tentu kepentingan peternak jangan diabaikan karena dia harus ada harga yang kira-kira petani bisa memacu mereka bisa berternak," terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Urusan Logistik Sutarto Alimoesso mengatakan harga daging sapi fluktuatif, meskipun sumbernya hanya dari Australia.

Dia mendukung bila nantinya Indonesia boleh mendatangkan sapi dari negara selain Australia. Pilihan alternatif juga cukup banyak. "Waduh sebenarnya banyak. Kalau bebas (penyakit kuku dan mulut) Brasil, India, dan sebagainya," kata Sutarto.