DPR duga kecelakaan kerja proyek tol Becakayu akibat kelalaian pengawasan
Merdeka.com - Bekisting pier head dalam proyek pembangunan tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) merosot sekira Pukul 04.14 WIB, Selasa (20/2). Sedikitnya ada tujuh pekerja tertimpa saat mengecor proyek tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai, ada indikasi kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan proyek tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) yang mengakibatkan ambruknya pierhead proyek tersebut. Menurut Sigit, sejak pier head roboh pihak konsultan pengawas tidak terlihat di lapangan.
"Dari kunjungan kami di lapangan, kami mendapati pihak konsultan pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sejak pier head roboh sampai kami tiba di lapangan, konsultan pengawas tidak ada di tempat. Ini kan fatal sekali. Konsultan pengawas harus teken persetujuan dulu saat pekerjaan konstruksi dilakukan. Harus ada koordinasi antara kontraktor dan konsultan pengawas," kata Sigit dalam siaran pers diterima merdeka.com, Jakarta, Selasa (20/2).
-
Siapa yang melakukan tinjauan proyek? Mendapati informasi ini, bupati, Rudy Gunawan melakukan pengecekan langsung ke lokasi, pada Minggu (13/8).
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Bagaimana pembangunan Tol Cipularang? Pada akhirnya tahun 2003, proyek pembangunan Tol Cipularang berhasil dikerjakan dalam dua tahap. Diresmikan Megawati Proyek Tol Cipularang diprakasai oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dalam rangka menyambut hari jadi ke-50 Konferensi Asia-Afrika (KAA) dan dikelola oleh PT. Jasa Marga. Tahap pertama diresmikan oleh Presiden Megawati pada 24 April 2004 dengan menelan biaya sebesar Rp745 miliar. Pada peresmian tahap pertama, Presiden Megawati menginginkan proyek tahap dua segera dikerjakan. Dalam pidatonya, Presiden meminta agar penyelesaian pekerjaan Cipularang Tahap II dipercepat dari jadwal yang telah ditetapkan sehubung dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika ke-50 yang akan berlangsung pada April 2005.'Saya minta pelaksanaan proyek ini bisa dilembur dengan secepat-cepatnya, agar cepat selesai,' ujar Presiden Megawati dalam peresmian Tol Cipularang Tahap I.Tahap kedua, selesai pada 2005 dengan biaya sebesar Rp1,6 triliun. Tol Cipularang kemudian diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005.
-
Mengapa Jalan Rahasia terdampak proyek tol? Di bawah jembatan itu mengalir Sungai Winongo. Sementara jalan rahasia yang juga melewati jembatan itu berada di sebelah aliran sungai dan berada di permukaan tanah yang lebih tinggi. Walaupun berada di kolong jembatan, di jalan rahasia itu sudah terpasang patok berwarna merah. Patok merah itu menandakan bahwa tempat itu nantinya akan terdampak proyek jalan tol.
-
Bagaimana Jalan Rahasia terdampak proyek tol? Walaupun berada di kolong jembatan, di jalan rahasia itu sudah terpasang patok berwarna merah. Patok merah itu menandakan bahwa tempat itu nantinya akan terdampak proyek jalan tol.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan jembatan? Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pengelola jembatan dan platform navigasi digital seperti Google Maps.
Sigit juga meminta pemerintah melalui komite keselamatan konstruksi/ panel ahli untuk segera mengusut dan menjelaskan apa yang terjadi yang menyebabkan kecelakaan kerja ini berulang. Menurutnya, jika standard keamanan dan keselamatan kerja sudah diterapkan sebagaimana diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan Permen PU No 05/Prt/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, seharusnya kecelakaan kerja bisa dihindari.
"Setiap penyedia jasa konstruksi wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, Dan Penanggung Jawab. Apakah ini sudah dilakukan dan sudah dievaluasi serta diawasi oleh konsultan pengawas dan PPK? Jika rekayasa teknik sudah dilakukan dan diawasi pelaksanaannya, tentu kecelakaan bisa diminimalisir," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan berbagai kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi akhir-akhir ini, Komisi V berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian PUPR dan sejumlah BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi untuk membahas soal keselamatan kerja.
"Sekali lagi, kami menyampaikan keprihatinan atas musibah kecelakaan kerja yang selalu berulang. Saat komisi V meninjau lokasi kecelakaan tadi, kami minta agar penanganan korban diprioritaskan karena masih ada korban yang tertimbun. Dan saya sudah menyampaikan langsung kepada Dirjen Bina Marga bahwa kami akan segera menggelar RDPU dengan PUPR dan BUMN Karya untuk membahas masalah ini. Ini sudah kejadian luar biasa karena berulang," kata politisi PKS ini.
Sigit menegaskan bahwa RDPU akan digelar dalam masa reses ini mengingat kecelakaan kerja bidang konstruksi ini sudah berulang dan merupakan kejadian luar biasa yang harus direspon cepat.
"Memang saat ini DPR sedang reses, tapi ini kejadian luar biasa jadi harus direspon cepat. Saya sudah sampaikan langsung dengan Dirjen Bina Marga agar juga mengikutsertakan BUMN Karya dan penyedian jasa kontsruksi dalam RDPU nanti. Kami tinggal menunggu kesiapan pemerintah saja," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaBukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.
Baca SelengkapnyaPeristiwa maut itu terjadi saat sistem contra flow atau lawan arah diberlakukan
Baca SelengkapnyaPengelola dinilai lalai dalam mengelola wahana jembatan kaca, sebab bahan kaca yang digunakan tidak memiliki izin.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya"Karena itu alam bukan karena kesalahan pengelola," kata Menhub Budi
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR mengatakan tidak lengah dengan adanya berita tersebut dan akan menyelidikinya.
Baca SelengkapnyaProyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.
Baca Selengkapnya