DPR Dukung BPOM Lakukan Penyederhanaan Izin Obat-obatan dalam Penanganan Covid-19

Merdeka.com - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang mendukung ketersediaan obat dalam kondisi pandemi Covid-19.

BPOM melakukan penyederhanaan proses registrasi obat-obatan, produk biologi (PB), serta penerbitan izin edar makanan dan obat-obat herbal. Percepatan pemberian izin edar dilakukan berdasarkan skema Emergency Use Authorization (EUA), mempertimbangkan risk and benefit, serta dilakukan peninjauan kembali jika ditemukan data baru.

Selain itu, BPOM juga untuk pertama kali melakukan uji klinis terhadap obat-obat Covid-19, baik yang diproduksi di dalam maupun luar negeri, seperti Avigan.

"DPR mendukung peran aktif BPOM disaat pandemi Covid-19. Kami berharap BPOM mengawal seluruh obat-obatan, makanan, dan minuman sehingga tidak ada yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan harus dilakukan terus-menerus agar tidak ada yang bermasalah," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (18/5).

Saleh mengatakan, DPR juga telah meminta kepada pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap obat-obat dan vaksin yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh disaat penularan pandemi Covid-19.

"Kita memaksimalkan upaya itu, Balitbankes melibatkan perguruan tinggi di Indonesia untuk menemukan vaksin dan obat yang sangat diperlukan. Apalagi rakyat kita jumlahnya banyak," kata dia.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu, Dwi Ranny Pertiwi mengatakan, dalam situasi darurat di tengah merebaknya Covid-19, BPOM menjalankan tugasnya dengan baik. Dia mencontohkan, BPOM dalam waktu cepat mengeluarkan izin edar obat herbal Herbavid-19 yang diberikan secara cuma-cuma kepada pasien Covid-19, baik yang dirawat di rumah sakit, puskesmas, maupun yang menjalani karantina mandiri.

"Kami mengapresiasi upaya BPOM mempercepat izin Herbavit untuk digunakan sebagai donasi dan bersifat sementara. Obat herbal ini bagus khasiatnya, banyak pasien Covid-19 yang sembuh," katanya.

Tanggung Jawab Bersama

Kepala BPOM, Penny K. Lukito menegaskan dukungannya dalam penanganan pandemi Covid-19, di mana salah satu cara yang ditempuh adalah mempermudah prosedur dan perizinan obat yang dapat mencegah penyebaran Covid-19.

Penanganan Covid-19, kata Penny menjadi tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara bergotong-royong oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

"BPOM memberikan relaksasi dan simplifikasi prosedur serta percepatan pelayanan publik untuk produk obat dan makanan, khususnya produk yang mendukung pencegahan Covid-19. Kami mengapresiasi upaya pelaku usaha untuk menerapkan praktik yang baik dalam produksi dan distribusi obat dan makanan secara konsisten di masa pandemi ini," ujar Penny.

BPOM, lanjutnya, secara aktif mendorong riset dan hilirisasi obat herbal serta promosi untuk membudayakan penggunaan produk herbal Indonesia oleh masyarakat, terutama produk immunomodulator untuk memelihara daya tahan tubuh yang diperlukan masyarakat saat pandemi Covid-19.

Selain itu, BPOM juga meminjamkan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk Labkesda DKI Jakarta dan laboratorium pemeriksa Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rencananya, PCR milik 21 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan laboratorium.

Pada 23 Maret 2020, BPOM juga telah meminjamkan 4 unit mobil insinerator untuk memusnahkan limbah medis infeksius yang dihasilkan selama proses penanganan pasien Covid-19 di RS Darurat Corona Kemayoran.