Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR dukung sikap presiden gagalkan rencana akuisisi BTN

DPR dukung sikap presiden gagalkan rencana akuisisi BTN Pekerja BTN tolak akuisisi Mandiri. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) mengapresiasi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) melalui sekretariat kabinet yang meminta penundaan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara ( BTN ) oleh PT Bank Mandiri .

Anggota DPR Komisi XI, Poempida Hidayatullah, justru khawatir, bila rencana ini diteruskan, karyawan BTN bakal jadi korban.

"Bagus sekali edaran itu. Terdapat ribuan karyawan BTN se-Indonesia yang berpotensi menganggur jika akuisisi ini dilakukan. Hal ini tidak sejalan dengan visi Presiden SBY yang justru mengurangi angka pengangguran," ujarnya di Gedung DPR , Rabu (23/04).

Orang lain juga bertanya?

Lebih jauh, Poempida mengingatkan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan agar tidak gegabah dalam membuat satu kebijakan.

Berkaca dari permasalahan pekerja outsourcing di sejumlah perusahaan BUMN yang sampai sekarang belum ada solusi, dia merasa Dahlan kerap tidak memikirkan nasib karyawan.

"Saya menilai, Dahlan Iskan bukan sosok pejabat publik yang bisa dipercaya untuk mengemban amanah mengingat permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN saja tidak diselesaikan," cetusnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta rencana akuisisi sesama bank pelat merah itu ditunda sampai batas waktu belum ditentukan. Minimal, jangan ada langkah apapun hingga akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Alasan Dipo sesuai hasil sidang kabinet 16 Januari 2014 yang tertuang di Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014, para menteri dan lembaga pemerintah wajib berperan aktif dalam menjaga keamanan selama pemilihan presiden.

Setkab pun telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan , untuk tidak mengambil kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat dan membebani pemerintahan ke depan.

"Pengalihan saham negara di BTN ke Bank Mandiri berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, untuk ditunda sampai ada penjelasan yang komprehensif," kata Dipo.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Dukung Keputusan BTN Batal Akuisisi Bank Mualamat Indonesia, Ini Alasannya
DPR Dukung Keputusan BTN Batal Akuisisi Bank Mualamat Indonesia, Ini Alasannya

Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser
VIDEO: Arteria PDIP Telak Sindir Presiden Harus Tunduk MK Walau Sebulan Lagi Lengser

Arteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Cawapres Muhaimin Tolak Keras Usul Gubernur Dipilih Presiden
VIDEO: Cawapres Muhaimin Tolak Keras Usul Gubernur Dipilih Presiden "Itu Bahaya"

Cawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
Saat Interupsi Arteria Dahlan 'Dicueki' Pimpinan Baleg DPR Bahas RUU Pilkada
Saat Interupsi Arteria Dahlan 'Dicueki' Pimpinan Baleg DPR Bahas RUU Pilkada

Saat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Amarah Mahfud Anggap DPR & Pemerintah Tak Sopan Ngebut Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Amarah Mahfud Anggap DPR & Pemerintah Tak Sopan Ngebut Bahas RUU Pilkada

Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK

Baca Selengkapnya
Penjelasan PDIP soal Ganjar Deklarasi Ogah Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Penjelasan PDIP soal Ganjar Deklarasi Ogah Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Jika DPR Salah Langkah Sahkan Revisi UU Pilkada, Bakal Berdampak Parah ke Investasi
Jika DPR Salah Langkah Sahkan Revisi UU Pilkada, Bakal Berdampak Parah ke Investasi

Banyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3

Said menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.

Baca Selengkapnya
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.

Baca Selengkapnya