DPR dukung sikap presiden gagalkan rencana akuisisi BTN
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) mengapresiasi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) melalui sekretariat kabinet yang meminta penundaan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara ( BTN ) oleh PT Bank Mandiri .
Anggota DPR Komisi XI, Poempida Hidayatullah, justru khawatir, bila rencana ini diteruskan, karyawan BTN bakal jadi korban.
"Bagus sekali edaran itu. Terdapat ribuan karyawan BTN se-Indonesia yang berpotensi menganggur jika akuisisi ini dilakukan. Hal ini tidak sejalan dengan visi Presiden SBY yang justru mengurangi angka pengangguran," ujarnya di Gedung DPR , Rabu (23/04).
-
Bagaimana PM Singapura memberi peringatan? Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong tiba-tiba memberi peringatan.
-
Kenapa PM Singapura membuat peringatan? Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong tiba-tiba memberi peringatan. Ini terkait meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ia mengatakan hal itu akan berdampak ke ekonomi negeri tersebut. Termasuk, ke kawasan secara lebih luas.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Kenapa Prabowo menekankan pentingnya kewaspadaan? Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perkembangan teknologi tidak sepenuhnya membawa kebaikan. Maka dari itu perlu kewaspadaan dari masyarakat.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Siapa yang mengingatkan Prabowo-Gibran soal APBN? Direktur Kolaborasi Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengingatkan agar pemerintah baru mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan.
Lebih jauh, Poempida mengingatkan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan agar tidak gegabah dalam membuat satu kebijakan.
Berkaca dari permasalahan pekerja outsourcing di sejumlah perusahaan BUMN yang sampai sekarang belum ada solusi, dia merasa Dahlan kerap tidak memikirkan nasib karyawan.
"Saya menilai, Dahlan Iskan bukan sosok pejabat publik yang bisa dipercaya untuk mengemban amanah mengingat permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan BUMN saja tidak diselesaikan," cetusnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta rencana akuisisi sesama bank pelat merah itu ditunda sampai batas waktu belum ditentukan. Minimal, jangan ada langkah apapun hingga akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Alasan Dipo sesuai hasil sidang kabinet 16 Januari 2014 yang tertuang di Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014, para menteri dan lembaga pemerintah wajib berperan aktif dalam menjaga keamanan selama pemilihan presiden.
Setkab pun telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan , untuk tidak mengambil kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat dan membebani pemerintahan ke depan.
"Pengalihan saham negara di BTN ke Bank Mandiri berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, untuk ditunda sampai ada penjelasan yang komprehensif," kata Dipo.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca SelengkapnyaArteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaMahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaBanyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaSaid menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca Selengkapnya