DPR: Freeport Indonesia berniat menjebak Pemerintah Jokowi-JK

Merdeka.com - Tujuh Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mencabut surat menteri ESDM Nomor 7522/13/MEM/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 perihal permohonan perpanjang operasi PT. Freeport Indonesia. Pasalnya, pemberian restu tersebut bertentangan dengan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba dan turunan peraturan di bawahnya.

Anggota Komisi VII DPR, dari Fraksi PDIP Yulian Gunhar menilai surat permohonan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia tertanggal 9 Juli 2015 seharusnya ditolak oleh Menteri ESDM, Sudirman Said.

Dia beralasan waktu pengajuan perpanjangan kontrak yang dilakukan pada 2015 bersifat inkonstitusional karena baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak berakhir di 2021. Kemudian, bentuk perpanjangan izin operasi tidak dalam perpanjangan kontrak karya tapi dalam bentuk IUPK/Izin usaha pertambangan khusus.

"Permohonan yang diajukan oleh Freeport saat ini karena pertimbangan untuk mendapatkan kepastian hukum dan nyata-nyatanya memperlihatkan niat terselubung yang hendak menjebak pemerintahan Jokowi-JK, dengan melanggar konstitusi untuk meneruskan izin operasi Freeport dengan status kontrak karya sampai 2041," kata Yulian saat konferensi pers di Fraksi PDIP, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/10).

Selain itu, dia menilai Sudirman Said tidak memahami isi kontrak karya Freeport dan isi aturan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.

"Apabila surat ini tidak direvisi oleh Menteri ESDM maka dapat dikategorikan melakukan pelanggaran konstitusi," tutupnya.

Seperti diketahui, Menteri ESDM memberikan sinyal perpanjangan kontrak kepada Freeport untuk terus melakukan operasi tambang bawah tanah di Papua paska 2021. Namun, pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tentang usaha pertambangan mineral dan batubara.

Saat ini, pemerintah masih berunding dengan Freeport untuk amandemen kontrak karya sebelum perpanjangan kontrak diberikan.