DPR heran Jonan naikkan harga jual gas untuk digunakan dalam negeri

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Achmad Farial angkat bicara terkait polemik kenaikan harga jual gas ConocoPhillips Indonesia (COPI) dari lapangan Grissik. Menurutnya, kenaikan harga yang telah diputuskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan tersebut sangat tidak tepat.

"Kalau harga yang dinaikkan itu adalah harga gas yang dijual ke luar negeri, tidak masalah karena akan meningkatkan penerimaan negara dan dari sisi pajak. Tapi yang jadi soal itu ketika yang dinaikkan gas untuk dalam negeri," ujar Achmad Farial di Jakarta, (Kamis 24/8).

Di tengah masih rendahnya harga minyak dunia, Farial mengatakan, seharusnya pemanfaatan gas bumi tidak lagi dipandang sebagai komoditi dalam meraup penerimaan negara semata. Melainkan, paradigma atas pemanfaatan gas bumi harus digeser menjadi komoditi penggerak roda ekonomi khususnya bagi kalangan industri.

Dengan begitu, para pelaku industri dapat menikmati murahnya harga gas bumi guna meningkatkan produktivitas. Di samping penurunan harga jual gas juga diyakini bakal menekan biaya produksi yang berdampak lurus pada pembentukan harga barang dan jasa.

"Yang jadi masalah sekarang kenapa yang seharusnya harga gas di hulu turun, ini malah dinaikan? Kalau pemerintah mau fair harusnya harga di hilir yang diturunkan," tutur politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Sebelumnya, Jonan mengatakan bahwa keputusan perubahan harga gas dari ConocoPhillips Indonesia (COPI), Grissik ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) wilayah Batam berpotensi menambah penerimaan Negara sebesar USD 19,7 juta atau sekitar Rp 256 miliar.

Perubahan harga tersebut dari USD 2,6 per mmbtu menjadi USD 3,5 per mmbtu untuk volume 22,73 billion british thermal unit per day (BBTUD), yang ditetapkan melalui Surat Menteri ESDM Nomor 5882/12/MEM.M/2017 akhir Juli 2017 lalu

Menanggapi hal ini, Farial pun meminta jajaran Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan secara rinci dari pos mana saja potensi penerimaan negara bertambah.

"Kita tahu bahwa hitungan ini baru asumsi karena belum mempertimbangkan cost recovery dan insentif lain untuk COPI. Kalau sebatas menyebut angka, saya pikir tidak susah. Yang sekarang ada malah perusahaan negara yang dikorbankan," tandasnya.

Informasi saja, memanasnya isu kenaikan harga gas COPI bermula dari Menteri Jonan yang merilis surat bernomor 5882/12/MEM.M/2017 pada 31 Juli 2017. Dalam surat keputusan itu, Jonan mengizinkan COPI untuk mengerek harga jual gasnya ke PGN sebesar USD 0,9 menjadi USD 3,5 per mmbtu, atau naik 34 persen dari harga semula di angka USD 2,6 per mmbtu.

Sementara selaku penyalur gas, PGN tidak diperkenankan menaikkan harga jualnya ke konsumen jika mengacu pada Peraturan Presiden No 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Adapun faktor yang juga menjadikan isu ini memanas terletak pada momentum pengambilan keputusan yang dilakukan tak lama setelah Jonan menemui petinggi ConocoPhillips di Amerika Serikat akhir bulan lalu.