DPR ingatkan kewajiban Freeport divestasi saham & bangun smelter

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dengan isu 'Papa Minta Saham' yang membuat Setya Novanto mundur dari Ketua DPR. Namun, masyarakat juga harus mengawal isu yang lebih esensial yakni kewajiban Freeport membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dan divestasi saham.

"Kewajiban membangun smelter itu paling lambat 2017 sedangkan divestasi saham sampai 10,6 persen kepada pemerintah itu sampai akhir Desember ini. Tapi dua kewajiban itu belum satupun dilakukan," kata Eni di Jakarta, Minggu (20/12).

Politisi Golkar ini mengingatkan pemerintah jangan menjadi corong Freeport, misalnya dengan mengatakan proses pembangunan smelter sudah 13 persen. Sebab, sampai saat ini belum ada satupun perizinan yang diurus Freeport kepada pemerintah kabupaten Gresik.

"Saya sudah tanyakan kepada Bupati Gresik. Dia bilang belum satupun izin diurus. Bolehlah dia bilang mau pakai lahan milik Petrokimia tapi izin lokasi tetap di Bupati. Kemudian, kalau mau bangun di Papua tentu makin tidak jelas waktunya karena infrastruktur disana belum mendukung," jelasnya.

Kemudian, sampai Desember ini Freeport juga wajib mendivestasi sahamnya ke pemerintah. Namun, pemerintah belum menunjuk siapa yang akan memegang saham itu. "Ini berarti tidak satupun kewajiban yang batas waktunya sangat dekat sudah dipenuhi freeport," tegasnya.

Eni mengatakan bahwa saat ini DPR tengah menggalang dukungan untuk membuat pansus soal Freeport. Nantinya pansus ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan pemerintah kepada Freeport.

"Saya sudah meneken dukungan pansus ini. Jangan dianggap pansus sebagai hal negatif. Tapi ini adalah langkah politik untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah sikap seperti apa yang harus dilakukan kepada freeport," tukasnya.