DPR Ingatkan Risiko Pembayaran Imbal Hasil SBN Meningkat Tahun Depan

Merdeka.com - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pembayaran imbal hasil dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah bisa melonjak. Sebab, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tertekan di tengah pengetatan kebijakan moneter yang diterapkan The Fed. Sehingga beban belanja bunga APBN tahun depan diperkirakan semakin besar.

"Timing money policy ini harus ini terus membayangi nilai tukar Kalau terus berlanjut sampai tahun depan, kita akan bayar mahal imbal hasil SBN," kata Said dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5).

Hal ini bisa menyebabkan suku bunga SBN 10 tahun dalam postur APBN 2023 bisa meningkat di kisaran 7,34-9,16 persen. Angka ini lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 6-6,8 persen. Padahal, kebutuhan pembiayaan pemerintah di tahun 2023 mencapai Rp 1.596,7 triliun.

"Target pembiayaan tahun depan masih tinggi antara Rp 562,6 triliun - Rp 1.596,7 triliun. Jauh lebih tinggi dari realisasi sebelum pandemi di kisaran Rp 269,44 triliun - Rp 348,65 triliun," paparnya.

Said mengatakan peruntukan pembiayaan dalam APBN tidak hanya untuk membayar imbal hasil dari SBN semata. Terlebih mulai tahun depan Bank Indonesia sudah tidak lagi menjadi pihak yang bisa membeli SBN pemerintah kapan saja.

"Mengingat imbal hasil SBN yang tinggi, kebijakan pembiayaan tidak SBN semata. Sedangkan produk SBN ini makin kreatif," kata dia.

Untuk itu itu berbagai reformasi struktural yang dilakukan harus segera terealisasi. Pengumpulan pajak sampai regulasi perizinan harus bisa membuahkan pendapatan negara yang bisa menopang APBN ke depan.