DPR: KA cepat Jakarta-Bandung belum layak dibangun
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung belum layak. Harusnya, pemerintah lebih memprioritaskan kereta cepat Jakarta-Surabaya.
"Jakarta ini masih ada tol melalui Cipularang, melalui kereta api biasa, dan jalan tol Jakarta - Sukabumi yang ke Bandung. Yang lebih penting Jakarta - Surabaya," ujar Refrizal di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/1).
Selain itu, pemerintah lebih baik fokus dalam mengatasi kemacetan yang ada di Kota Bandung. Sehingga, warga Jakarta yang ingin berlibur ke Bandung merasa nyaman.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR khawatir dengan tindakan polisi? 'Ini berbahaya sekali kalau benar terjadi. Jangan sampai ada jajaran di bawah melakukan intimidasi terhadap siapa pun, apalagi ada kaitannya dengan konteks kepemiluan.'
-
Siapa yang mencoba kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Jokowi? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
-
Kenapa Jokowi gerah dengan jalan rusak di Lampung? Kerusakan Jalan di Lampung cukup parah hingga viral di media sosial.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Kenapa DPR khawatir akan lonjakan narkoba? Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
"Saya kalau ke Bandung 1,5 jam saya sampai Bandung kalau berangkat pagi. Masalahnya itu bukan Jakarta-Bandung tapi macetnya, harusnya masalah di Bandung dulu diselesaikan," jelas dia.
Dia mengkhawatirkan pembangunan proyek kereta cepat ini akan mangkrak seperti proyek-proyek pemerintah lainnya. Alasannya, aspek Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) masih belum tuntas dalam kesiapannya walaupun pemerintah sudah memberikan izin Amdal.
"Kita khawatir begitu batu pertama sudah diletakkan, batu keduanya tidak dilanjutkan. Sama kayak di Tol Sumatera, batu petamanya sudah tapi batu keduanya tidak jalan-jalan," tegas Refrizal.
Politisi PKS ini juga menilai tak adanya sinergi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kendati demikian, dia tetap mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang terpenting, pembangunan di Indonesia jelas dan tidak merugikan rakyat.
"Bisnis yang panjang adalah bisnis yang saling menguntungkan. Apapun pembangunan di Indonesia ini, kita harus untung, rakyat kita harus untung," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaStudi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan agar pemerintah tidak alergi terhadap berbagai macam kritik
Baca SelengkapnyaSatu dari 12 PSN yang dicoret Pemerintah yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.
Baca SelengkapnyaKereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dikeluarkan dari PSN lantaran tidak ada kemajuan atau progres yang berarti.
Baca SelengkapnyaPerlu dicatat, yang dihapus oleh pemerintah adalah proyek Kereta Semi Cepat dengan kecepatan maksimal hingga 160 km per jam.
Baca SelengkapnyaRencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya usai resmi dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaPemerintah mencoret proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari Program Strategis Nasional (PSN) 2024.
Baca SelengkapnyaWika menyinggung proyek kereta cepat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan yang ditaksir mencapai Rp7,12 triliun.
Baca SelengkapnyaDwiyana melanjutkan, hingga saat ini juga belum ada tahap studi kelayakan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya