Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: Kebijakan Turunkan Harga PCR Bukan Solusi Basmi Covid-19

DPR: Kebijakan Turunkan Harga PCR Bukan Solusi Basmi Covid-19 1.000 Petugas Kedatangan Bandara Soetta di Tes PCR. ©2020 Merdeka.com/Kirom

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyatakan, kebijakan penurunan harga tes PCR yang baru diluncurkan pemerintah bukan merupakan solusi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Sebab, kata Kurniasih, kebijakan penurunan tarif dinilai berisiko menurunkan kualitas tes PCR. Sehingga, justru menghambat upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran virus Covid-19 di tanah air.

"Makannya ketika ada kebijakan pricing (harga), saya kira itu bukan solusi kalau menurut kita. Nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Justru jangan sampai kualitas PCR ga berkualitas, ga bagus," terangnya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (30/10).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, Kurniasih menilai, kebijakan tes PCR juga bisa menyulitkan rakyat yang ingin menggunakan moda transportasi udara. Mengingat, masih belum meratanya tempat layanan tes uji corona mahal tersebut di Indonesia.

"Jadi, kalau bikin kebijakan itu yang bisa dilaksanakan dii daerah-daerah gitu," terangnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan hanya menyaratkan tes PCR bagi penumpang pesawat udara. Sebaliknya, pemerintah diminta lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memantau mobilitas masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial.

"Kita kan sudah punya sistem PeduliLindungi, sudah pada vaksin. Optimalkan jangan menyulitkan rakyat gitu lah," pungkasnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Usulkan Sederet Opsi Ini untuk Genjot APBN Selain Naikkan PPN jadi 12 Persen
PKB Usulkan Sederet Opsi Ini untuk Genjot APBN Selain Naikkan PPN jadi 12 Persen

PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.

Baca Selengkapnya
Cukai Rokok 2025 Batal Naik, Kemenkes: Jumlah Perokok di Indonesia Masih Tinggi
Cukai Rokok 2025 Batal Naik, Kemenkes: Jumlah Perokok di Indonesia Masih Tinggi

Target dari Kemenkes di tahun 2030 penurunan jumlah perokok mencapai 5,4 persen di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Harga Minuman Berpemanis dalam Kemasan Bakal Naik 30 Persen
Siap-Siap, Harga Minuman Berpemanis dalam Kemasan Bakal Naik 30 Persen

Pengenaan cukai berpotensi mengerek harga jual minuman berpemanis. Bahkan, kenaikan harga bisa menyentuh hingga 30 persen.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tak Puas! Prabowo Dengar Jawaban Anies Atasi Polusi Jakarta & Salahkan Angin
VIDEO: Tak Puas! Prabowo Dengar Jawaban Anies Atasi Polusi Jakarta & Salahkan Angin

Capres Prabowo menanyakan soal dana triliunan rupiah yang diberikan untuk Pemprov DKI Jakarta guna menangani polusi di Jakarta

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
DPR: Pemerintah Harus Revisi Ayat Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja
DPR: Pemerintah Harus Revisi Ayat Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi pada Remaja

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.

Baca Selengkapnya
Tolak Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat
Tolak Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat

Pemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Suku Bunga BI Bak Minum Paracetamol, Begini Penjelasannya
Kenaikan Suku Bunga BI Bak Minum Paracetamol, Begini Penjelasannya

Menaikkan suku bunga tinggi pun tidak cukup membantu pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya
Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat
Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat

Fraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya