DPR: Kebijakan Turunkan Harga PCR Bukan Solusi Basmi Covid-19
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyatakan, kebijakan penurunan harga tes PCR yang baru diluncurkan pemerintah bukan merupakan solusi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Sebab, kata Kurniasih, kebijakan penurunan tarif dinilai berisiko menurunkan kualitas tes PCR. Sehingga, justru menghambat upaya pemerintah dalam memerangi penyebaran virus Covid-19 di tanah air.
"Makannya ketika ada kebijakan pricing (harga), saya kira itu bukan solusi kalau menurut kita. Nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Justru jangan sampai kualitas PCR ga berkualitas, ga bagus," terangnya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (30/10).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang memberikan tanggapan mengenai PCR? Setelah mendengar pernyataan itu, epidemiolog Dicky Budiman memberikan tanggapan, khususnya mengenai penggunaan tes PCR. Dicky menjelaskan bahwa PCR merupakan metode yang digunakan untuk menggandakan materi genetik, baik DNA maupun RNA, dari sampel agar dapat dianalisis dengan lebih efektif.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk menurunkan inflasi? 'Apa yang kemendag lakukan? kita kata kuncinya adalah turun langsung ke pasar, kita memantau secara intensif melalui SP2KP di 671 pasar di 503 kab/kota. Kalau ada pasokan terlambat kita koordinasi,' ujarnya.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
Selain itu, Kurniasih menilai, kebijakan tes PCR juga bisa menyulitkan rakyat yang ingin menggunakan moda transportasi udara. Mengingat, masih belum meratanya tempat layanan tes uji corona mahal tersebut di Indonesia.
"Jadi, kalau bikin kebijakan itu yang bisa dilaksanakan dii daerah-daerah gitu," terangnya.
Oleh karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan hanya menyaratkan tes PCR bagi penumpang pesawat udara. Sebaliknya, pemerintah diminta lebih mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memantau mobilitas masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial.
"Kita kan sudah punya sistem PeduliLindungi, sudah pada vaksin. Optimalkan jangan menyulitkan rakyat gitu lah," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaTarget dari Kemenkes di tahun 2030 penurunan jumlah perokok mencapai 5,4 persen di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaPengenaan cukai berpotensi mengerek harga jual minuman berpemanis. Bahkan, kenaikan harga bisa menyentuh hingga 30 persen.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo menanyakan soal dana triliunan rupiah yang diberikan untuk Pemprov DKI Jakarta guna menangani polusi di Jakarta
Baca SelengkapnyaPercepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) menjawab anggapan pemberian kontrasepsi bagi remaja membuka peluang seks bebas bagi pelajar.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca SelengkapnyaMenaikkan suku bunga tinggi pun tidak cukup membantu pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya