DPR: Kenapa harus impor?
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) heran dengan kebijakan pangan yang dikeluarkan pemerintah. Terutama kebijakan membuka keran impor bahan pangan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Padahal, berdasarkan catatan pemerintah, pasokan dalam negeri masih mencukupi kebutuhan untuk masyarakat. Contohnya saja sapi potong. Anggota DPR Komisi VI Abdurrahman Abdulah mengungkapkan, Indonesia memiliki sekitar 14,8 juta sapi siap potong. Sedangkan kebutuhan masyarakat akan daging sapi sekitar 2,4 juta per tahun.
"Jadi kenapa harus impor," ujarnya saat diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (21/7).
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
-
Mengapa Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG? 'Tentu saja Pertamina sebagai perusahaan energi wajib mendukung kegiatan tahunan ini untuk tentu saja kelancaran mobilitas masyarakat,' jelasnya saat mengunjungi SPBU Bandung pada Rabu 3 April 2024.
-
Dimana Kementan memastikan ketersediaan beras? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan beras pada bulan Maret, April dan Mei mendatang dalam kondisi aman.
-
Bagaimana Kementan menjaga ketersediaan beras? Sebagai contoh, bulan Agustus ini masih memiliki lahan panen sekitar 850 ribu hektare. Bahkan lahan tersebut masih akan bertambah pada Bulan September selanjutnya.
-
Bagaimana cara Pertamina jamin ketersediaan BBM? Pertamina Patra Naiga menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan stok BBM bagi seluruh masyarakat terutama di wilayah Karawang dan sekitarnya.
-
Bagaimana cara Mentan mendorong swasembada pangan? Tak cuma traktor, sebuah drone berukuran besar tengah disiapkan lepas landas. Sebuah tabung putih diletakkan di badan bagian atas pesawat nirawak itu.Seorang pemuda yang memegang sebuah remote control segera menerbangkan drone menuju areal persawahan. Melintasi seorang petani yang tengah membajak sawah memakai traktor mesin.
Sementara untuk komoditi beras, lanjutnya, produksi bahan pokok ini mencapai sekitar 38 juta ton. Sedangkan kebutuhan masyarakat per tahun hanya 34 juta ton. "Jadi seharusnya masih ada surplus. Seharusnya penerapan kebijakan perlu mengedepankan pertimbangan data neraca ini," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menegaskan, tidak mudah menyediakan pasokan ke masyarakat Indonesia. Selain karena jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis yang berpulau-pulau, menjadi salah hambatan. Maka dari itu produksi pangan harus ditingkatkan dengan dukungan semua pihak.
"Perhatian ada namun hambatan juga ada. Kenaikan harga besar saat ini hanya 0,47 persen dan terjadi di 33 titik," ujar Sutarto.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah akan membuka impor beras pada tahun ini. Impor hanya untuk menambah cadangan beras di dalam negeri. Sebab, pemerintah hanya mempunyai cadangan beras 1 juta ton. "Karena kita ingin menaikkan cadangan (beras) karena dikhawatirkan ada gangguan El Nino," kata Hatta, Kamis (19/7).
Meski begitu, Hatta mengaku, pemerintah masih memprioritaskan pembelian beras lokal dibandingkan impor. "Pokoknya sebesarnya membeli beras dalam negeri. Kalau sudah tercapai 2 juta ya cukup. Kalau belum ya tambah," kata dia.
Data Bulog hingga awal Juli lalu, pengadaan bulan Bulog mencapai 2.361.149 ton. Sedangkan stok Bulog hingga saat ini mencapai 2.370.896 ton dan stok ini diklaim akan cukup menutupi kebutuhan beras 9 tahun ke depan. Dengan cadangan sebanyak itu, dia juga menjamin dapat melakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga di pasar. Bulog juga siap menyalurkan beras jika terjadi bencana alam yang tidak dikehendaki.
Dari cadangan bulog tersebut, terdapat cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 468.000 ton. Bulog telah mencadangkan 150.000 ton dari CBP untuk operasi pasar dan bencana alam. Bulog juga menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan beras miskin (raskin) ke 13 dan ke 14 bila pemerintah menugaskan.
(mdk/oer)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaSaid mencatat selama periode 2014-2023 defisit perdagangan internasional pada sektor pertanian sangat besar.
Baca SelengkapnyaKementerian Perindustrian (Kemenperin) mengingatkan dampak melambungnya impor barang jadi ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat, nilai impor berbagai senjata dan amunisi, serta bagiannya mencapai USD 102,39 juta selama periode Januari - Juli 2023.
Baca SelengkapnyaDiharapkan ada realisasi investasi dari pengusaha di luar negeri.
Baca SelengkapnyaIndonesia per tahunnya butuh sekitar 4,5-4,7 juta ton garam farmasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaImpor LPG Indonesia masih menunjukkan tren kenaikan.
Baca SelengkapnyaMahfud mempertanyakan komitmen pemerintah saat ini yang terus menerus impor pangan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok cadangan beras masih aman di tengah fenomena El-Nino.
Baca SelengkapnyaSudah Kantongi Izin, Mendag Minta Pengusaha Segera Impor Bawang Putih
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnya