DPR kritik pelarangan pemanduan kapal asing di Sulawesi Barat

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan hilangnya pendapatan negara yang mencapai miliaran rupiah akibat pelarangan pemanduan terhadap kapal asing yang melakukan penyandaran di Pelabuhan Tanjung Bakau Pasang Kayu, Sulawesi Barat.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhiddin M Said mengatakan kapal yang masuk pelabuhan apalagi kapal asing sifatnya wajib di pandu oleh petugas ahlinya yang sudah memiliki sertifikasi.

"Keselamatan pelayaran itu nomor satu dan tidak bisa ditawar-tawar, untuk itu harus ada pemanduan," kata Muhiddin di Jakarta, Kamis (26/11).

Selain mengancam keselamatan pelayaran, pelarangan pemanduan kapal asing juga berdampak hilangnya pendapatan negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya pada sektor transportasi pelayaran.

Dikatakannya, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 57/2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal antara lain disebutkan pemanduan dilaksanakan oleh petugas yg memiliki sertifikasi dari negara.

"Selama ini kita ketahui pemanduan hampir diseluruh pelabuhan oleh Pelindo. Ya serahkan saja pemanduan di situ kepada Pelindo IV sudah jelas PNBP nya masuk ke negara dan regulator," imbuhnya.

Dia berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi langsung ke pelabuhan tersebut, mengapa bertahun-tahun tidak ada PNBP. Jika benar di lapangan ada pemanduan tidak sesuai dengan PM 57/2015 dan menguapnya uang pandu dan tunda sebab pembayarannya tidak jelas masuk ke mana.

Diinformasikan, pemanduan di Pelabuhan Tanjung Bakau kini dilakukan oleh pihak lain di luar Pelindo IV di mana petugas pandu dan tundanya tidak memiliki sertifikasi pandu dan tunda, sehingga dikhawatirkan mengabaikan keselamatan pelayaran.

Humas Pelindo IV, Anna Maryani yang dihubungi membenarkan sebelumnya untuk Pelabuhan Tanjung Bakau pemanduan dan tunda dilaksanakan oleh BUP Pelindo IV Cabang Pantoloan. Namun sudah hampir dua tahun ini oleh Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KaUPP) Belang-Belang dihentikan, Pelindo tidak boleh lagi melakukan pemanduan.

Ketika ditanya pendapatan kapal pandu dan kapal tunda di wilayah tersebut sebelum dihentikan, Anna menyebutkan sekitar Rp 1,5 miliar. Dari jumlah tersebut 5 persen dari pandu dan 20 persen dari tunda menjadi PNBP. Di pelabuhan khusus angkut CPO ini kapal asing yang sandar per bulannya sekitar 8 sampai 15 call.

Mengenai adanya oknum aparat yang melakukan pemanduan di pelabuhan tersebut, Anna tidak mau mengomentarinya karena bukan kewenangannya.

"Silakan saja tanya ke Kepala UPP Belang-Belang atau pemerintah pusat selaku regulator," elak Anna. (mdk/idr)