DPR: Menko Puan minta Rp 149 M cuma buat sosialisasi revolusi mental
Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meminta tambahan anggaran dalam postur RAPBN-P 2015 sebesar Rp 149 miliar. Tambahan porsi anggaran ini disebut-sebut akan digunakan untuk program revolusi mental. Namun, Puan tidak menjelaskan secara detail program yang dimaksud.
Anggota Badan Anggaran DPR Jazilun mengakui, program revolusi mental yang dimaksud Puan hanya berwujud program sosialisasi. Untuk program revolusi mental sendiri belum jelas.
"Sudah disetujui, kemarin (Menko Puan) bilang untuk sosiaslisasi dan perencanaan saja. Makanya dananya tidak terlalu besar," ucap Jazilun ketika ditemui di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang dilakukan Puan Maharani kepada Pramono Anung? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang dimutihkan dalam program ini? Program pemutihan pajak kendaraan ini meliputi pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.
-
Apa yang Puan Maharani sampaikan terkait Pemilu 2024? 'Capek-capek tunggu pemilu, tapi nggak bebas, rugi dong, yang benar saja. Capek-capek ke TPS dan nyoblos, tapi nggak ikut kata hatinya, rugi dong, yang benar saja,' kata Puan diiringi tepuk tangan para anggota DPR yang hadir pada Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
Jazilun mengaku, DPR tidak mengetahui program revolusi mental yang dimaksud Menko Puan. Peta jalan atau roadmap program ini belum dijelaskan secara detal. Bahkan dikabarkan masih dalam proses penyusunan menunggu lampu hijau pengesahan anggaran APBN-P 2015.
"Katanya sosialisasi saja. Contohnya belum ada dalam lingkup koordinator PMK itu. Kan anggaran baru dimintakan, belum jadi (program revolusi mental)," singkatnya.
Sebelumnya, Menko Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar.
Dia menyebutkan penambahan anggaran tersebut adalah untuk program revolusi mental. Sementara itu, anggaran tambahan lain juga untuk program komunikasi publik, di mana didalamnya juga terdapat program revolusi mental, diusulkan ditambah Rp 130 miliar.
"Program komunikasi publik ini akan dilakukan kementerian teknis Kemenkominfo, alokasi yang diharapkan Rp 130 miliar. Sehingga kami mengusulkan sebanyak Rp 149 miliar tersebut dalam APBN-P," ucap Puan dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).
Selain itu Puan menyebut program manajemen dan pelaksanaan dukungan teknis tidak mengalami perubahan, atau tetap dari yang dipagukan dalam APBN 2015 sebesar Rp 142,5 miliar. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suharso mengaku melihat anggaran stunting malah digunakan untuk anggaran revolusi mental justru dibelikan motor trail.
Baca SelengkapnyaSuharso mengatakan, kementeriannya tidak bisa mengontrol secara rinci terkait anggaran yang terpakai dalam program-program pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaWacana tersebut digulirkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Baca SelengkapnyaKetua DPR terima perwakilan massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)
Baca SelengkapnyaDidapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyebut, saat ini belum ada pembahasan khusus terkait penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaProgram makan siang gratis telah dibahas dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin 26 Februari 2024
Baca SelengkapnyaBappenas mengaku heran anggaran dengan pos program revolusi mental digunakan untuk memberi kendaraan bermotor yang disinyalir untuk jalan-jalan.
Baca SelengkapnyaKaesang telah memerintahkan untuk melakukan revisi agar dapat selesai sebelum Jumat pekan ini.
Baca Selengkapnya