Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR minta Jonan tindaklanjuti 65 temuan BPK hingga Desember 2016

DPR minta Jonan tindaklanjuti 65 temuan BPK hingga Desember 2016 Ignasius Jonan. Fikri Faqih©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi VII DPR-RI menggelar rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beserta Wakil Menteri ESDM Arcandara Tahar. Dalam rapat yang berjalan kurang lebih tiga jam membahas terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan komitmen pemerintah tentang roadmad energi baru terbarukan (EBT).

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribun, meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan tindak lanjut atas temuan BPK RI TA 2015 baik kualitatif maupun kuantitatif kepada Komisi VII DPR RI Paling lambat 2 Desember 2016. Kemudian, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar melakukan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan antara lain, program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Lanjut yang ketiga, Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM untuk melakukan feasibility study tentang prioritas pengembangan energi baru terbarukan dengan mempertimbangkan faktor keekonomian sosial, budaya dan lingkungan sebagai komitmen pelaksanaan Paris tentang perubahan iklim," ujarnya di Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar menugaskan SKK Migas segera menginventarisasi aset-aset dari KKKS yang sudah menjadi barang milik negara namun terbengkalai agar dilikuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan pada Komisi VII paling lambat tanggal 28 November 2016.

"Ini kesimpulan tambahan yang kelima, kita tulis bahwa Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk mengkaji ulang proses distribusi BBM bagi nelayan untuk memenuhi azas keadilan," tegasnya.

Terakhir, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan pada Komisi VII paling lambat tanggal 28 November 2016.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel
Gandeng BPK, Anggota Komisi XI Ingin Pengelolaan Dana Desa Lebih Akuntabel

Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini

Kepala LKPP Hen­drar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselengga­ranya rapat kerja kali ini.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Gandeng YNS-Koso Nippon Pelototi Kegiatan Pemerintah Daerah
Kemendagri Gandeng YNS-Koso Nippon Pelototi Kegiatan Pemerintah Daerah

Masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi kegiatan, dan pemerintah juga mendapat berbagai ide perbaikan program atau kegiatan yang muncul dari masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Lakukan Evaluasi atas Pelaksanaan Program Desmigratif
Kemnaker Lakukan Evaluasi atas Pelaksanaan Program Desmigratif

Kemnaker melakukan evaluasi dan mematangkan konsep atas pelaksanaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan
Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan

Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi

Baca Selengkapnya
Puan: Kami selalu Terbuka Atas Kritik dan Otokritik
Puan: Kami selalu Terbuka Atas Kritik dan Otokritik

Kepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat

Baca Selengkapnya
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang

Baca Selengkapnya
Wacana Penambahan Komisi Baru di DPR Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian
Wacana Penambahan Komisi Baru di DPR Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

Baca Selengkapnya