DPR Minta Kasus Jiwasraya Jangan Dipolitisasi
Merdeka.com - Komisi VI DPR RI bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN terus mengejar penyelesaian kasus gagal bayar polis product JS Savijg Plan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Seperti diketahui, karena masalah likuiditas, manajemen Jiwasraya menunda kewajiban polis untuk 711 nasabah dengan nilai Rp 802 miliar. Pasca dilakukan perombakan di level direksi, manajemen Jiwasraya yang baru di bawah Hexana Trisasongko menawarkan opsi perpanjangan (rollover) dengan kompensasi pembayaran bunga di muka dengan di level 7 persen per tahun.
Seiring dengan upaya tadi, Anggota Komisi XI Johnny G Plate juga mengendus adanya upaya politisasi di tengah upaya pembenahan manajemen dan bisnis.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan tegakkan komitmen? 'Kami seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di HUT 46 ini kembali bersama menegakkan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada institusi, menjaga integritas, dan bersama-sama memastikan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bebas dari korupsi,' ucap Anggoro.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana seseorang menyelesaikan masalah? Dalam menyelesaikan masalah, Kamu lebih memilih pendekatan yang logis, kalkulatif, dan objektif.
-
Siapa yang meminta standar panduan untuk para pihak yang terlibat? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi. Namun begitu, politikus NasDem ini meminta agar pihak kepolisian memberikan standar panduan yang tepat kepada pihak-pihak yang terlibat tersebut.
-
Kenapa pemimpin perlu fokus pada solusi? 'Pemimpin menghabiskan 5% waktu mereka untuk mengatasi masalah dan 95% waktunya pada solusi.' - Anthony Robbins
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
Terkait hal ini, dia berharap nasabah bisa tenang karena pemerintah bersama DPR akan secara intens berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya lihat memang pola-polanya seperti itu. Saya pikir sudah usang lah pola seperti itu. Toh nasabah juga sudah paham. Tinggal sekarang kita mendukung langkah-langkah perbaikannya," ucap Johny di Jakarta, Rabu (16/1).
Johny juga menilai kasus tunda bayar polis JS Saving Plan yang tengah dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (persero) merupakan akumulasi dari masalah-masalah lama yang belum diselesaikan dengan tuntas.
Berangkat dari itu, Johnny pun meminta seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) secara strategi memetakan akar masalah, sekaligus secara konsisten menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
"Coba kita amati, berapa umur Jiwasraya? Sudah ratusan tahun kan? Nah ini kenapa sekarang ramai-ramai? Saya lihat memang tidak ada komitmen dan konsistensi dari stakeholders sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya mulai muncul seperti sekarang" tambah Johny.
Guna mengetahui akar masalah kesulitan likuiditas yang tengah dihadapi Jiwasraya, DPR bersama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intens melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
Tak hanya itu, pihaknya juga secara berkala menggelar rapat secara maraton bersama regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi, sekaligus meminta penjelasan perihal langkah-langkah konkret terkait upaya pengawasan ke depannya.
Di mana upaya ini dilakukan agar seluruh kepentingan terwakili termasuk nasabah. "Dalam rapat Pemerintah, OJK dan manajemen sudah lakukan banyak hal dengan menyusun exit plan dan opsi-opsi perbaikan yang sesuai prosedur dan efektif. Jangan malah dipolitisasi seperti rumor BUMN-BUMN yang dikatakan bangkrut," tegasnya.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia meminta agar pendekatan hukum termasuk korupsi di dalamnya ini dapat diluruskan dan dimurnikan.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, bila semua pihak di Myanmar mau bersatu maka penyelesaian konflik bisa terwujud.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan para relawan untuk tidak memilih pemimpin yang hanya ingin menikmati kenyamanan dan fasilitas negara.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, keadilan harus ditegakkan tidak boleh tebang pilih
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo dan Mahfud MD berdiskusi tentang antikorupsi sejak puluhan tahun yang lalu.
Baca SelengkapnyaDalam forum GTRA tersebut dibahas beberapa permasalahan pertanahan yang dialami rakyat.
Baca Selengkapnya