DPR minta Kementerian BUMN segera tindaklanjuti temuan BPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Farid Al Fauzi tidak mempermasalahkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian BUMN pada tahun 2015 yang hanya Rp 124,75 miliar, atau 84,25 persen dari total pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 148,07 miliar. Meski demikian, pihaknya memberi beberapa rekomendasi mengenai anggaran Kementerian BUMN, khususnya untuk 2017 mendatang.

Salah satu rekomendasinya adalah meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk mempercepat penyelesaian atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian BUMN.

Dalam pemeriksaan BPK, ditemukan sistem pengendalian intens sebanyak 7 temuan dengan 12 rekomendasi, dan temuan kepatuhan peraturan perundang-undangan sebanyak 6 temuan dan 7 rekomendasi.

"Kami dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian BUMN tahun 2017 sebesar Rp 243,8 miliar," kata Farid di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).

Komisi VI DPR memberikan kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan usulan perubahan anggaran Kementerian BUMN tahun 2017 untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dan diperjuangkan oleh Badan Anggaran Komisi VI DPR RI.

"Ini sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pagu anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2017 untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terlalu besar, yakni sebesar Rp 243,8 miliar.

Sebab, realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2015 dinilai belum bisa mencapai sasaran. Sehingga, dia mengusulkan untuk memangkas anggaran tersebut di tahun 2017.

"Kalau dilihat realisasi anggaran tahun 2015 dan kemungkinan tahun 2016 juga melakukan self blocking, di mana realisasi anggaran hanya mencapai Rp 160 miliar, maka anggaran tahun 2017 cukup besar. Mungkin saya akan memotong sendiri, tentunya dengan izin Komisi VI," kata Sri di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/8).