Follow
DPR minta pemberian subsidi BBM menggunakan skema tetap
Merdeka.com - Pemerintah diminta untuk membuat kajian terkait pemberian subsidi tetap untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, saat ini subsidi BBM masih belum tepat sasaran walaupun harga BBM sudah dinaikkan.
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmadi Noor Supit mengatakan saat ini subsidi yang tetap hanya berlaku untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) seperti biodiesel, bioethanol.
"Kita minta pemerintah kaji, jadi konteksnya itu. Bahasanya terserah seperti apa, itu hasil keputusan kita untuk disampaikan ke pemerintah," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR berharap Kejagung tidak berhenti usut kasus tol MBZ? 'Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,' kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah telah mendapat dukungan politis dari Banggar untuk membuat subsidi BBM lebih tepat sasaran dengan cara menggunakan subsidi tetap. Pemerintah berjanji untuk tetap mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat.
"Tapi masih dalam tahap mengkaji, nanti dilihat sejauh mana bisa dilakukan di 2014, apakah mungkin atau tidak, tapi kita harus lihat dulu feasibilitynya," kata dia.
Anggota Komisi VI DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan untuk menerapkan subsidi tetap tersebut, pemerintah perlu mengkonsultasikan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak melanggar konstitusi. Sebab, masyarakat akan dihadapkan dengan fluktuasi harga BBM subsidi.
"Subsidi kan tetap ada, jangan sampe masyarakat menghadapi fluktuasi dari itu semua. Ini harus diputuskan jangan sampai menuai kontroversi," pungkas dia.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca Selengkapnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca Selengkapnya
Pemerintah di dalam nota keuangan di tahun-tahun sebelumnya juga telah mewacanakan agar penyaluran BBM bersubsidi langsung ke konsumen.
Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya
Masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca Selengkapnya
Skema subsidi LPG mempertimbangkan banyak pihak, khususnya pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
Fokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.
Baca Selengkapnya
Wacana subsidi KRL berbasis NIK tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.
Baca Selengkapnya
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Baca Selengkapnya
Pemerintah bakal terapkan aturan BBM bersubsidi pada 1 September 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya