Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR minta pemerintah cepat putuskan pengembangan Blok Masela

DPR minta pemerintah cepat putuskan pengembangan Blok Masela fadel muhammad. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan pihaknya menerima surat dari Inpex Corporation pada 11 Maret 2016. Dalam surat tersebut, Inpex berencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar 40 persen pegawainya yang bekerja di Blok Masela, Maluku.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fadel Muhamad mengatakan ancaman tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah harus cepat mengambil sikap.

"Itu yang saya katakan tadi, menyayangkan sikap pemerintah yang seperti begini. Kami dari DPR mendesak agar mereka cepat. Belum lagi Chevron yang sekarang terkatung-katung, belum lagi kasus gas di Natuna. Itu segera saja diputuskan, dibikin list paling 8 item. beranikan diri mengambil itu," ujar Fadel di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/3).

Untuk itu, kata dia, pemerintah diminta untuk tegas mengambil sikap terkait skema yang akan dipilih untuk Blok Masela. Jika terus dibiarkan, Fadel khawatir hal ini akan membuat kepercayaan investor semakin surut.

"Ini kan keadaan sangat mendesak. terus takut sini takut sana. takut sama siapa? ya takut sama bayang-bayang sendiri," pungkas dia.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bahlil: Pemilu Boleh Memanas, Tapi Jangan Sampai Bikin Investor Kabur!
Bahlil: Pemilu Boleh Memanas, Tapi Jangan Sampai Bikin Investor Kabur!

Dia pun meminta agar para capres dan cawapres bisa menyampaikan gagasan sesuai dengan data yang benar.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Setop Kontrak PT Vale Indonesia, Ini Respon ESDM
DPR Minta Pemerintah Setop Kontrak PT Vale Indonesia, Ini Respon ESDM

Kontrak operasi PT Vale di Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025

Baca Selengkapnya
Pilpres Bisa Bikin Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat, Kok Bisa?
Pilpres Bisa Bikin Pertumbuhan Ekonomi 2024 Melambat, Kok Bisa?

kondisi ini juga lumrah terjadi di sejumlah negara. Bahkan, sekelas negara ekonomi maju seperti Amerika Serikat (AS) hingga China.

Baca Selengkapnya
SKK Migas Pastikan Tak Ada Penambahan Divestasi Pada Proyek Abadi Blok Masela
SKK Migas Pastikan Tak Ada Penambahan Divestasi Pada Proyek Abadi Blok Masela

Proyek Abadi Blok Masela sempat terhenti akibat Pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
Konflik Pulau Rempang Tak Hentikan Investasi, Warga Disiapkan Rumah Baru dan Kompensasi Rp1,2 Juta
Konflik Pulau Rempang Tak Hentikan Investasi, Warga Disiapkan Rumah Baru dan Kompensasi Rp1,2 Juta

Bahlil mengatakan kegiatan investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Jika DPR Salah Langkah Sahkan Revisi UU Pilkada, Bakal Berdampak Parah ke Investasi
Jika DPR Salah Langkah Sahkan Revisi UU Pilkada, Bakal Berdampak Parah ke Investasi

Banyak daerah yang sedang ada pemilihan, menjadi kurang menarik di mata para investor.

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
Pengadaan Lahan Belum Tuntas, Proyek Rempang Eco City Belum Bisa Jalan
Pengadaan Lahan Belum Tuntas, Proyek Rempang Eco City Belum Bisa Jalan

Warga asli Pulau Rempang menolak keras relokasi dan penggusuran rumah yang sudah mereka tinggali.

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Dilanjut, Nasib Investasi Mangkrak Senilai Rp100 Triliun Diputihkan
Tak Lagi Dilanjut, Nasib Investasi Mangkrak Senilai Rp100 Triliun Diputihkan

Di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
PBNU Ingatkan Pemerintah Investasi di Rempang Tak Boleh Korbankan Rakyat
PBNU Ingatkan Pemerintah Investasi di Rempang Tak Boleh Korbankan Rakyat

PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.

Baca Selengkapnya
Cabut 2.051 IUP, Bahlil Bongkar Trik 'Nakal' Pengusaha Tambang
Cabut 2.051 IUP, Bahlil Bongkar Trik 'Nakal' Pengusaha Tambang

Menteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.

Baca Selengkapnya
Desak Pertamina Kebut Blok Masela, SKK Migas: Pokoknya Agustus Semua Harus Selesai
Desak Pertamina Kebut Blok Masela, SKK Migas: Pokoknya Agustus Semua Harus Selesai

SKK Migas minta rencana pengembangan di Blok Masela oleh Pertamina rampung dalam satu bulan.

Baca Selengkapnya