DPR minta pungutan BBM ditunda hingga 4 bulan

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk melonggarkan waktu untuk pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang akan mulai dipungut 5 Januari 2016. DPR menilai lebih baik jika rencana pemungutan dana tersebut ditunda hingga empat bulan mendatang.

Wakil Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan penundaan waktu tersebut maka keuangan negara akan lebih terstruktur dan transparan. "Jadi dengan menunda 3-4 bulan saya pikir baik untuk keuangan negara kita," ujar dia di Jakarta, Sabtu (2/1).

Menurut dia, keputusan pemerintah untuk memungut dana dari pembelian bahan bakar minyak (BBM) oleh masyarakat ‎tersebut belum atas persetujuan parlemen. Sehingga, saat ini antara pemerintah dan DPR belum ada pembahasan.

"Orang sekarang kita membelanjakan pendapatan pajak saja untuk beberapa kementerian itu dibicarakan sama DPR. Masa sekarang DKE dicatatkan dalam PNBP, lantas dimasukkan dalam APBN tanpa dibahas dengan DPR," jelas dia.

Alasannya, kata Satya, DPR harus mengetahui potensi pendapatan dari pungutan dana pengurasan energi fosil tersebut serta peruntukannya. Selain itu, DKE tersebut pun perlu dipertanggungjawabkan pemerintah dalam setiap pembahasan dengan anggota dewan.

Satya menambahkan jika kebijakan dana ketahanan energi ditunda, maka harga BBM premium seharusnya dibanderol Rp 6.950 per liter, bukan Rp 7.150 per liter. Sedangkan, harga solar dibanderol Rp 5.650 per liter bukan Rp 5.950 per liter.

"Silahkan saja diturunkan. Kan penurunan sudah disampaikan dari Rp 7.150 termasuk Rp 200 per liter di dalamnya. Berarti harga BBM premium menjadi Rp 6.950 (sesuai keekonomian). Kan Rp 200 per liter ditunda, yang solar juga begitu," jelas dia.

Menurut Satya, penundaan kebijakan dana ketahanan energi ini bukan membatalkan aspirasi dan ide pemerintah mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melainkan terjadi tata kelola yang baik dalam sistem keuangan negara.

"Makanya yang itu menurut saya, harus disadar pemerintah. Karena ini bukan membatalkan aspirasi dan ide baiknya, karena itu juga dilindungi UU energi kita. Tapi justru untuk tata kelola keuangan negara kita agar lebih baik," pungkas dia.