DPR nilai belum ada urgensi pembentukan badan ekonomi kreatif
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Ekonomi Kreatif untuk lima tahun masa pemerintahannya. Jokowi memilih Triawan Munaf, ayah kandung mantan artis cilik Sherina Munaf, sebagai kepala badan ekonomi kreatif.
Namun, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadel Muhammad menilai belum ada urgensi dari pembentukan badan tersebut.
"Belum ada itu urgensinya. Apa urgensinya," ungkap Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa Kapolri mendukung penuh Kementan? 'Saya menyambut baik kerjasama ini dan saya juga mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Menteri selama beberapa bulan ini. Pak Mentan sahabat saya dan saya dukung swasembada pangan,' ujar Kapolri saat memberi sambutan pada Nota Kerjasama Kementan-Polri di Kementan, belum lama ini.
Fadel menilai, lebih baik Jokowi tetap memberdayakan kreativitas Indonesia dalam suatu kementerian. "Lebih baik diotimalkan saja yang ada. Untuk apa bentuk badan seperti itu," tandasnya.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga menyesalkan langkah Jokowi-JK yang menghilangkan ekonomi kreatif. Pasalnya, Jokowi-JK sempat berjanji bahwa ekonomi kreatif bakal menjadi salah satu fokus pemerintahannya.
"Informasi ini tentunya merisaukan dan memupuskan harapan besar adanya perhatian khusus dan komitmen kuat dari pemerintahan baru atas perkembangan industri kreatif dan MICE di Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ekonomi Kreatif dan MICE, Budyarto Linggowiyono dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (25/10).
Dia menyesalkan rencana menghilangkan ekonomi kreatif dalam struktur kabinet mendatang. Lantaran, kata dia, hal ini dikhawatirkan menjadi bukti berubahnya 'komitmen' terhadap ekonomi kreatif yang potensinya sangat besar.
Kadin mencatat, secara umum kontribusi industri kreatif dalam perekonomian Indonesia terus meningkat. Pada 2010 nilai Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 185 triliun, jumlah ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun dalam kurun waktu 2010 - 2013 sehingga pada 2013 mencapai Rp 215 triliun.
Pada periode 2010 - 2013 industri kreatif rata-rata dapat menyerap tenaga kerja sekitar 10,6 persen dari total angkatan kerja nasional. Hal ini didorong oleh petumbuhan jumlah usaha di sektor industri kreatif pada periode tersebut sebesar 1 persen.
Jumlah industri kreatif pada 2013 tercatat sebanyak 5,4 juta usaha yang menyerap angkatan kerja sebanyak 12 juta jiwa serta memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebesar Rp 119 triliun atau sebesar 5,72 persen dari total ekspor nasional.
Saat ini, ekspor karya kreatif Indonesia di tengah tahun mencapai Rp 63,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,27 dibandingkan periode yang sama pada 2013.
"Kita harapkan, jangan sampai Kementerian Ekonomi Kreatif malah diturunkan derajatnya hanya berbentuk Badan, yang nantinya akan dianggap bidang yang kurang penting atau kalah penting dibandingkan pariwisata atau bidang lain," kata Budyarto.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaLebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMasuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaPuan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.
Baca SelengkapnyaModel pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaMayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq meminta Nasaruddin untuk terus mempertegas bahwa Kemenag bukan tempat untuk cari proyek
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya