DPR nilai jelek kinerja anggaran 2015, Sri Mulyani mengamini
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengamini penilaian Dewan Perwakilan Rakyat bahwa kinerja pemerintah secara keseluruhan pada tahun lalu tak capai target.
"Setuju saja" katanya usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2015, Jakarta, Kamis (25/8).
Adapun kegagalan pencapaian target terjadi pada penerimaan negara yang hanya sebesar Rp 1.508 triliun. Itu 85,6 persen dari target. Di mana, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.240,4 triliun (83 persen).
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak hanya mencapai Rp 255,6 triliun (90 persen). Hanya, penerimaan hibah yang mencapai Rp 12 triliun atau 361,5 persen dari target.
Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp 1.806,5 triliun (91 persen). Terdiri dari belanja pemerintah sebesar Rp 1.183,33 triliun, dan transfer ke daerah Rp 623,1 triliun.
"Sehingga defisit anggaran pada tahun 2015 lalu mencapai Rp 298,5 triliun," ucap Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono beralasan penambahan proyek infrastruktur menjadi faktor penghambat pencapaian target APBN 2015.
"Selain itu, juga karena perubahan nomenklatur di kementerian dan lembaga (K/L) yang berimbas pada keterlambatan pengadaan barang dan jasa. Juga karena ada masalah dalam pembebasan lahan."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025
Baca SelengkapnyaSeluruh anggota DPR langsung berdiri, memberikan tepuk tangan mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Sri Mulyani berpesan agar anggaran mampu digunakan dengan baik
Baca SelengkapnyaDengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca Selengkapnya“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR, Said Abdullah berharap agar Sri Mulyani kembali didapuk sebagai Bendahara Negara pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan bahwa tingkat defisit tersebut masih tergolong moderat dan aman.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya