Follow
DPR nilai konflik antarmenteri tunjukkan kelemahan presiden
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo diminta bersikap tegas terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli. Perseteruan diantaranya dinilai telah mencederai kepemimpinan kepala negara.
"Seharusnya kebijakan dikasih tahu presiden, anggota DPR yang mengkritisi. Di negara-negara demokratis seperti itu, tapi mereka mempertontonkan kelemahan presiden. Presiden harus tegas," ujar Anggota Komisi VII DPR-RI Ramson Siagian kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (3/3).
Menurutnya, presiden harus melakukan reshuffle. Jika kedua menteri tersebut terus berseteru.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Kepemimpinan terdiri dari kombinasi antara kemampuan alami dan keterampilan yang bisa dikembangkan. Ada individu yang mungkin memiliki sifat-sifat bawaan yang mendukung kepemimpinan, seperti daya tarik pribadi dan kemampuan berkomunikasi yang efektif.
-
Kenapa Bahlil yakin para menteri tetap berkomitmen di Kabinet Jokowi? Lebih lanjut, dia menegaskan para menteri berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab sampai berakhir masa jabatan.
-
Apa posisi calon menteri Prabowo? Prabowo didampingi sejumlah pejabat, yang salah satunya dikabarkan sebagai calon menteri keuangan.
"kalau menterinya masih ngotot masih banyak anak-anak bangsa yang punya kapasitas memimpin kementerian. Jadi jangan dibiarkan berpolemik," katanya.
DPR, lanjut Ramson, berencana mengundang kedua menteri tersebut untuk memaparkan konsep masing-masing terkait rencana pengembangan Blok Masela.
"Kami mungkin akan mengundang menteri ESDM dan Rizal Ramli untuk memaparkan konsep mereka. Jadi tidak elok mereka berdebat," katanya.
"Soal offshore atau onshore itu memang ada argumentasi teknis sama ekonomis. Tinggal kebijakannya keputusan politik apa yang dilakukan presiden. Itu yang perlu harus tegas."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya
Megawati Sentil Partai Politik Rebutan Jatah Menteri, Ini Ucapannya
Baca Selengkapnya
Namun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, menteri-menteri PDIP merasa ada kondisi batin yang kurang pas saat bekerja di kabinet Jokowi.
Baca Selengkapnya
Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengatakan, jika dirinya sudah melakukan uji kelayakan para calon menteri pada pemerintahan mendatang.
Baca Selengkapnya
Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Bahkan kata Deddy, sampai presiden dan mantan presiden 'turun gunung' untuk mendukung salah satu paslon
Baca Selengkapnya
Menurut Said, mengenai jumlah kementerian merupakan hak dari Presiden yang dalam posisi ini sebagai pimpinan kabinet.
Baca Selengkapnya
Mayoritas para pembantu Prabowo itu berasal dari partai koalisi yang mendukungnya di Pilpres 2024 lalu.
Baca Selengkapnya
Dave menilai hal itu baik dilakukan untuk memastikan kabinet berjalan dengan sesuai
Baca Selengkapnya
Ari menyebut kondisi kabinet saat ini masih baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
DPR membahas dalam rapat bersama mitra kerja yaitu yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya.
Baca Selengkapnya