DPR Paparkan Sejumlah Alasan Subsidi BBM Perlu Dievaluasi

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu menilai subsidi BBM yang selama ini dikucurkan lewat APBN tidak tepat sasaran. Untuk itu, dia mendesak pemerintah mengkaji ulang subsidi BBM.

"Jadi subsidi ini untuk perusahaan atau untuk rakyat," ujar Adian lewat keterangannya, Rabu (31/8).

Adian menilai, kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formulasi yang tepat terkait dengan harga BBM. Bahkan, data memperlihatkan polemik soal harga BBM selalu terjadi setiap dua tahun sekali.

"Selama tidak ada formulasi yang tepat, dua tahun atau empat tahun lagi kita akan ramai lagi," ujar Adian.

Lebih lanjut, Adian menyoroti soal penggunaan BBM subsidi jenis solar yang sangat banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan. Khusus perkebunan misalnya, dia menghitung bahwa nilai subsidi solar yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp55 triliun.

"Lalu saya cari, pajak kebun sawit yang masuk ke negara kita, Rp20 triliun. Jadi ada selisih Rp35 triliun. Loh ini kok kita jadi rugi," ujarnya.

"Makanya ini salah satu sebab menurut saya, ayo kita hitung ulang saja. Jangan-jangan dari dua ribu sekian kebun sawit itu, yang PMA ada 332. Jangan-jangan kita mensubsidi yang PMA itu," ujar Adian.

Adian menduga subsidi BBM sebenarnya tidak dinikmati oleh rakyat, melainkan aspal. Dalam sebuah riset, dia berkata kemacetan di enam kota yang terjadi dalam satu tahun menghabiskan BBM senilai Rp71 triliun.

"Jangan-jangan yang sebenarnya menikmati subsidi aspal itu. Maksud saya, sebelum kita mengambil keputusan apapun, yuk kita kaji ulang semua, kita duduk sama-sama, kita kaji ulang semuanya, kita hitung kembali. Bener enggak sekian," ujar Adian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan, pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Pemberian bantuan sosial (bansos) ini dimaksudkan guna menjaga daya beli konsumsi masyarakat, di tengah isu kenaikan harga BBM subsidi.

"Kami baru saja bahas dengan presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini untuk tingkatkan daya beli dalam beberapa waktu terakhir," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (29/8).

Sri Mulyani menyebut, tendensi kenaikan harga komoditas dan pengalihan subsidi BBM juga perlu direspon. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan adanya penyaluran bantalan sosial tambahan senilai Rp 24,17 triliun.

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun," terangnya.

"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat akan dapatkan anggaran Rp 12,4 triliun," ujar Sri Mulyani.