DPR : Pengelolaan dana desa Rp 49 T jadi solusi atasi kemiskinan

Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR RI, Fathan Subchi meminta pengelolaan dana desa senilai Rp 49 triliun menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam memangkas angka kemiskinan yang masih tinggi. Melalui pengelolaan dana yang tepat sasaran, efisien dan efektif diharapkan perekonomian desa dapat berkembang dan menjadi sumber kehidupan masyarakatnya.

"Program dana desa merupakan sesuatu yang sudah sangat lama kita butuhkan. Pembangunan berbasis desa kita harapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, terutama kebutuhan lapangan kerja dan tekanan urbanisasi generasi muda desa," jelas Fathan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/10).

Menurutnya, ribuan desa di Indonesia menghadapi masalah yang hampir sama, yaitu meningkatnya populasi usia kerja dan rendahnya ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan melahirkan banyak persoalan baru seperti pengangguran, kemiskinan, hingga berbagai masalah sosial lainnya.

Untuk itu, lanjutnya, program dana desa harus diarahkan untuk memberdayakan dan mendorong kreativitas warga desa dalam membangun ekonominya. Apalagi di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat di desa juga punya kesempatan yang sama untuk menjalankan usaha dari kampung halaman dan berhubungan langsung dengan konsumen di seluruh dunia."Kementerian Desa harus menjadi akselerator bagi tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di desa. Program dana desa yang tepat sasaran akan menjadi salah satu kunci bagi berhasilnya pembangunan di desa," imbuhnya.

Akibat rendahnya peluang kerja di desa, arus urbanisasi di Indonesia meningkat tajam. Persentase masyarakat yang tinggal di pedesaan terus menurun drastis. Data Bank Dunia mencatat bahwa populasi di desa pada 1995 masih mencapai 64 persen dan menurun hingga 46 persen tahun 2010. Bahkan di tahun 2050 diproyeksikan populasi masyarakat di desa hanya berkisar 33 persen.

"Kita harus berpacu dengan waktu untuk membuka berbagai peluang dan kesempatan agar masyarakat desa bisa tetap survive tanpa harus pergi ke kota. Kita semua ingin desa kembali menjadi basis kemajuan Indonesia dengan tetap memperkuat sektor produktif seperti pertanian," jelasnya.

Makin terbatasnya lapangan pertanian dan pekerjaan membuat tingkat kemiskinan di desa masih sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penurunan persentase penduduk miskin di desa pada periode Maret 2016 dibandingkan Maret 2014 hanya 0,26 poin menjadi 14,11 perse. Padahal dalam periode yang sama penduduk miskin di Kota menurun 0,55 poin menjadi 8,34 persen.

"Terbatasnya mata pencaharian dan rendahnya upah di desa menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan ini. Karena itu program Dana Desa harus bisa menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk hidup lebih baik dan berkesinambungan," pungkasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.