Follow
DPR: Perlu kajian mendalam soal rencana PLN akuisisi PGE
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengingatkan Kementerian BUMN agar membuat kajian mendalam sebelum memutuskan rencana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengambil alih PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Kajian tersebut harus melihat kinerja keuangan dan korporasinya.
Selain itu, Kementerian BUMN juga harus mengkaji skema pengambilalihannya dan pihak pengendalinya. "Apakah akan dikendalikan oleh Pertamina atau oleh PLN, yang penting mampu mengembangkan energi panas bumi," ucap Haekal di Jakarta, Sabtu (15/10).
Menurut Haekal, rencana akuisisi harus menghitung kemampuan pendanaan PLN. Sebab, jika pengambilalihan Pertamina Geothermal melalui skema akuisisi maka PLN harus menggelontorkan banyak uang.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
Tak hanya itu, rencana tersebut harus sejalan dengan rencana pembentukan induk usaha (holding) BUMN bidang energi. Sebab, sebagai anak usaha Pertamina, keberadaan Pertamina Geothermal tidak akan terlepas dari pembentukan holding energi yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. "Kalau akuisisi saya keberatan juga."
Menurutnya, lebih baik PLN memfokuskan dana besar untuk membangun pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW). Apalagi, PLN setiap tahun selalu membutuhkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Hal itu menunjukkan pendanaan PLN tidak berlebih untuk melakukan aksi korporasi lain.
"Masih butuh PMN setiap tahun, kok malah dananya untuk beli saham PGE. Kami akan minta penjelasan," ujar Hekal.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengaku khawatir dengan adanya rencana akuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) oleh PT PLN (Persero). Menurutnya, prestasi PLN dalam pengelolaan PLTP tidak terlalu bagus.
Ini membuktikan prestasi PLN itu tidak baik tetapi ini malah mau mengakuisisi," ujar Marwan di Gedung MPR, Jakarta, Kamis (15/9).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
Darmawan menyebut, pertemuan itu membahas lebih detail visi misi Danantara sebagai lembaga pengelola investasi yang baru di bentuk Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Ada 19 aspek yang perlu disiapkan jika Indonesia hendak menjalankan program pembangkit listrik dari nuklir.
Baca Selengkapnya
PLN saat ini masih lebih memilih sumber pembangkit berbasis alam yang ramah lingkungan.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
RUPS mengangkat Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen.
Baca Selengkapnya
KPK belum menjelaskan soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan kepada kedua pejabat PGN tersebut.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjadi panelis diskusi yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (SBM ITB), Kamis (10/8).
Baca Selengkapnya
Kerja sama ini untuk mengembangkan ekosistem green hydrogen dan green ammonia.
Baca Selengkapnya