Follow
DPR: Perlu usaha keras wujudkan program pembangkit 35.000 MW
Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Harry Poernomo, menyatakan dukungannya pada proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang dicanangkan pemerintah Jokowi-JK. Dia menyebut proyek ini sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.
"Ini program bagus, 35.000 megawatt. Ini dibutuhkan. Kita harus sukseskan ini," ujarnya kepada wartawan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII dan PT. PLN di DPR, Jakarta, Selasa (24/11).
Harry menyebut pemerintah harus saling bahu-membahu dari semua sektor guna menyukseskan proyek besar ini.
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Jambi? Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,' paparnya.
-
Siapa yang terlibat dalam kerjasama ini? Bersama PT Cyberindo Aditama (CBN) dan Lippo Group melalui PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci (TMD Lippo Karawaci) telah menandatangani kesepakatan strategis.
-
Siapa saja yang terlibat dalam proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Sultra? Untuk itu, BPH Migas memerlukan dukungan dan kerja sama dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna di Provinsi Sultra.
"Hanya masalahnya perlu usaha yang ekstra keras. Dari semua sektor, pembebasan tanah, pengadaan kandungan dalam negeri, serta sumber daya. 35.000 megawatt ini proyek sangat ambisius karena ini kebutuhan kita," jelasnya.
Harry juga tak mempermasalakan jika proyek-proyek ini banyak dimiliki oleh Independen Power Producers (IPP) yang terpenting adalah manfaat untuk masyarakatnya.
"Enggak masalah ditangani IPP. Walaupun kepemilikan asing tapi kan manfaatnya untuk kita," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan.
Baca Selengkapnya
PLN berkomitmen untuk berkolaborasi dengan mitra global guna mencapai target swasembada energi secara keberlanjutan.
Baca Selengkapnya
PLN bersama Pertamina memulai pemanfaatan energi panas dengan kapasitas 30 dan 15 mega watt.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjadi panelis diskusi yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (SBM ITB), Kamis (10/8).
Baca Selengkapnya
Proyek-proyek yang disiapkan PLN IP ini merupakan wujud komitmen korporasi dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia dengan melibatkan berbagai mitra.
Baca Selengkapnya
Dalam mengoptimalkan panas bumi, PLN Indonesia Power pun berkolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya adalah Pertamina Geothermal Energy.
Baca Selengkapnya
Pemerintah wajib menyediakan dana khusus untuk listrik desa.
Baca Selengkapnya
Pembangunan PLTP Lumut Balai Unit 2 akan menambah kapasitas panas bumi di Area Lumut Balai sebesar 55 MW.
Baca Selengkapnya
Hal itu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan nasional.
Baca Selengkapnya
Permasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca Selengkapnya
Rencana pemanfaatan PLTN ini telah disahkan oleh Komisi di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RPP KEN.
Baca Selengkapnya