Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR pertanyakan carut marut validitas data ekspor jagung

DPR pertanyakan carut marut validitas data ekspor jagung Ilustrasi jagung. © Shutterstock

Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro mempertanyakan validitas data kebijakan ekspor jagung. Validitas data ekspor jagung diragukan karena Kementerian Pertanian melakukan ekspor sementara kebutuhan pasokan dalam negeri justru terganggu.

"Ekspor jagung, salah satu yang perlu dibahas mendalam. Persoalannya, meski Kementerian Pertanian (Kementan) sudah melakukan ekspor ke luar negeri, pasokan di dalam negeri justru terganggu," ujar Fauzih Amro dikutip Antara, Jakarta, Sabtu (1/9).

Akibat ekspor ini, kebutuhan industri pakan ternak dalam negeri menjadi tak terpenuhi. Sebesar 70 persen harga komoditas telur dan daging ayam, memang ditentukan dari harga pangan. Sehingga mahalnya daging ayam dan telur dapat dipastikan berpengaruh dari harga jagung.

Orang lain juga bertanya?

"Jagung sebagai salah satu bahan utama pakan ternak memang vital, kalau memang surplus, harusnya digunakan untuk dalam negeri, tapi ketika kurang dan harus impor tidak masalah, tapi itu harusnya jadi pilihan terakhir," kata Fauzih.

Fauzih mengatakan, tidak adanya kejelasan data yang sinkron antara Kementan, BPS, dan Kemendag menimbulkan polemik. "Kita repot, karena yang satu bilang jagung surplus, yang satu bilang kurang, ini mana yang akurat? siapa yang bisa kita percaya," ujarnya.

Menurut Fauzih, tidak akuratnya data dimanfaatkan mafia impor. Termasuk dugaan mafia jagung untuk pakan ternak. "Kita di Komisi IV mendorong agenda rapat gabungan dengan komisi VI, dan BPS termasuk Bulog, ini persoalan data harus diselesaikan, agar ada satu data yang digunakan," tuturnya.

Sementara itu, pengamat pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan, pemenuhan kebutuhan jagung untuk produksi pakan ternak belum dapat terpenuhi dari produksi jagung dalam negeri. Sehingga masih harus ditutup dari sektor impor.

"Kondisi sekarang tidak cukup. Padahal kalau untuk ternak itu mau tidak mau, karena skala komersial, butuh banyak," katanya.

Kebutuhan yang besar akan jagung untuk industri pakan harus tetap terpenuhi. Ketidaksiapan bahan baku untuk pembuatan pakan ternak tentunya akan memberikan efek domino terhadap harga produk peternakan, seperti telur dan daging.

"Jadi tidak bisa ditunda, harus dipenuhi," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
VIDEO: Geger! DPR Bongkar Impor Daging Ilegal dari Malaysia, Bikin Petani & Peternak Nangis
VIDEO: Geger! DPR Bongkar Impor Daging Ilegal dari Malaysia, Bikin Petani & Peternak Nangis

Daniel juga menyoroti sikap pemerintah yang belakangan semakin suka impor.

Baca Selengkapnya
PDIP: Stok Beras Semua Impor, di Mana Menteri Pertanian?
PDIP: Stok Beras Semua Impor, di Mana Menteri Pertanian?

PDIP mengaku miris melihat gudang Bulog hanya diisi beras impor.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud Skakmat Gibran Bongkar Marak Mafia Impor Zaman Presiden Jokowi
VIDEO: Mahfud Skakmat Gibran Bongkar Marak Mafia Impor Zaman Presiden Jokowi

Mahfud Md bertanya kepad Gibran Rakabuming Raka mengenai masalah impor Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Dokumen Tidak Proper Diduga Jadi Biang Kerok Tuduhan Mark up Harga Impor Beras
Dokumen Tidak Proper Diduga Jadi Biang Kerok Tuduhan Mark up Harga Impor Beras

Dalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras PDIP Skakmat Mendag Soal Barang Impor
VIDEO: Keras PDIP Skakmat Mendag Soal Barang Impor "Jangan Sampai Kita Jadi Tempat Sampah Barang Kualitas Rendah"

Menurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun

DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan
Anggota Komisi IV DPR soal Dorongan Pansus Skandal Impor Beras Bulog: Bisa Perbaiki Tata Kelola Pangan

Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!

Ono menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk

Baca Selengkapnya
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah

Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.

Baca Selengkapnya
Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal
Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal

Timing dari impor tersebut juga harus dipikirkan Kementerian Perdagangan RI.

Baca Selengkapnya