DPR: Program bantuan pangan non tunai terkesan terburu-buru

Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) pada Kamis (23/2) lalu, di mana peluncuran ini dilakukan melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini juga diluncurkan serentak di 44 kota di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Herman Khaeron, menilai program ini masih belum efektif. Menurutnya, program ini terkesan terburu-buru sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program ini belum bisa dinilai.

"Program terkesan terburu-buru dan belum ada uji coba sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program ini belum bisa dinilai," kata Herman dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9).

Sebagai informasi, BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

Dia menambahkan, penentuan rumah tangga sasaran (RTS) dan tempat distribusinya maupun pihak yang menjadi pelaksana distribusi BPNT di daerah masih belum jelas. Sebab, KPM yang menjadi sasaran terkadang sudah pindah alamat atau pun meninggal ketika dilakukan survei lapangan.

"Ada juga saldo rekening kosong, PIN terblok, mesin electronic data capture (EDC) rusak, gangguan sinyal, dan kartu ganda untuk satu KPM. Ada juga E-warong yang kedapatan menjual pulsa," imbuhnya.

Selain itu, distribusi dan penyaluran BPNT dapat bermasalah di remote area akibat gangguan sinyal atau internet. Juga terlihat belum diantisipasinya aspek hilir atau penyaluran yang dilakukan Bulog setelah pelaksanaan program BPNT.