DPR: Program Cetak Sawah Kita Dukung Asal Dilakukan Tepat Sasaran

Merdeka.com - Anggota Komisi IV DPR, Oo Sutisna menyebut bahwa alih fungsi lahan pertanian yang sangat masif terjadi Jawa seharusnya bisa menjadi dasar kuat bagi Kementan untuk melakukan evaluasi program cetak sawah dan melaporkannya ke publik.

"Harus segera dilihat pencetakan sawah itu sudah berjalan lancar atau belum? Selama ini kan terlihat cetak sawah tergesa-gesa. Harusnya bukan hanya dilihat luas cetak sawahnya, dipikirkan juga airnya dari mana, tingkat kesuburan tanahnya, dan kemampuan masyarakat di situ yang mau menjadi petani," ucap Sutisna seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/12).

Politisi Gerindra ini mengatakan, bupati, wali kota atau gubernur di daerah yang menjadi sasaran program cetak sawah bisa melaporkan perkembangan cetak sawah.

"Apakah berjalan atau tidak, kendalanya apa, ini harus dilaporkan dong. Jangan malu kalau tidak jalan, masalahnya di mana?" tuturnya.

Dia mengatakan, DPR mendukung program cetak sawah, asal dilakukan tepat sasaran dan efektif. Karenanya, dia mendukung untuk adanya audit. Kondisi riil sawah di Tanah Air diungkapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ini mengungkapkan, tiap tahun area persawahan diprediksikan terus berkurang. BPN juga menegaskan, untuk mencegah pengurangan lahan memang tidak bisa dilawan dengan program cetak sawah semata. Bahkan, diperkirakan tahun depan lahan sawah di Indonesia bisa berkurang lagi sampai 1,4 juta hektare.

"Ini saja yang dari hasil terbaru 2018 itu kan 7,1 juta hektare ya dari citra satelit. Tapi ke depan diprediksi bisa berkurang lagi sampai 20 persen," ungkap Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian Kementerian ATR/BPN, Vevin S Ardiwijaya.

Pengamat ekonomi dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyarankan program cetak sawah sebaiknya mendapat pengawasan untuk mencegah potensi pelanggaran. Sinergitas antar lembaga penegak hukum dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan kunci dalam menelusuri jika ada dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran cetak sawah.

"Aparat hukum harus kreatif menelusuri cetak sawah ini. Kerjanya menggandeng BPK," tukasnya. (mdk/idr)