DPR Rapat Tertutup Bahas Kebocoran Sumur Minyak Pertamina di ONWJ

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komisi VII DPR memanggil sejumlah pihak untuk membahas kebocoran gas dari Sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ). Namun karena ada hal sensitif, rapat tersebut berlangsung tertutup.

Rencananya Rapat tersebut dimulai pada Rabu (11/9) Pukul 15.00 WIB, namun baru dimulai pukul 15.50 WIB. Pantauan Liputan6.com, Rapat tersebut dihadiri 12 Anggota Komisi VII DPR dari 7 fraksi.

Selain itu, juga dihadiri Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Meida Wati, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dan beberapa pejabat eselon satu mewakili beberapa Kementerian yaitu Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto.

Orang lain juga bertanya?

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) M.R. Karliansyah Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridhosani

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien

Pimpinan Rapat Dengar Pendapat kebocoran gas Blok ONWJ, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, tujuan dikumpulkannya sejumlah pihak tersebut adalah untuk membahas kebocoran gas dan tumpahan minyak dari Sumur YYA-1 Blok ONWJ, menindaklanjuti tinjauan Komisi VII DPR ke area Blok ONWJ.

"Kemarin setelah peninjauan lapangan sebetulnya kita langsung rapat, ini adalah bagian tindak lanjut hal teknis dan mendalam," kata Gus Irawan saat membuka Rapat.

Dia melanjutkan, dalam rapat tersebut akan membahas hal sensitif terkait Investigasi Kebocoran gas dan tumpahan minyak, sebab itu rapat dilakukan secara tertutup.

"Sesuai pasal 251 ayat 1 peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat ini memenuhi korum dengan mengucap bismillah izinkan saya membuka rapat DPR RI. Setiap rapat bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup dan ada hal-hal sensitif investigasi maka kami usulkan rapat hari kita lakukan secara tertutup," tandasnya.

(mdk/idr)