Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: RUU pengampunan pajak mencederai keadilan sosial

DPR: RUU pengampunan pajak mencederai keadilan sosial Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ketimbang menyiapkan beleid untuk pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, jika diterapkan, pengampunan pajak dinilai mencederai prinsip Keadilan Sosial terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam mengungkapkan penerapan Tax Amnesty tersebut menguntungkan pengemplang pajak yang menyimpan dana di luar negeri dan tidak melaporkan kekayaannya kepada pemerintah. Jika ingin terbebas dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan, mereka cukup membayar tarif tebusan sebesar 1-6 persen.

“Sementara di sisi lain, ada ibu-ibu yang membeli minyak goreng dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, ada karyawan yang dipotong gajinya karena Pajak Penghasilan, dan ada petani yang kena Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi ini sangat besar untuk pembangunan, dibandingkan dengan para pengemplang pajak tersebut yang jumlahnya kurang dari 1 persen tapi menguasai 50 persen lebih kekayaan Indonesia. Ini mencederai Keadilan Sosial,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, kemarin.

Atas dasar itu, menurut Ecky, pemerintah lebih baik fokus merevisi beleid terkait ketentuan umum perpajakan. Ini agar pemerintah lebih mempersiapkan reformasi struktural perpajakan sebelum era pertukaran informasi keuangan dimulai pada akhir 2017.

“Jadi, tidak usah khawatir tidak akan mendapatkan dana itu. Sebab, investasi akan datang kalau Indonesia memperbaiki regulasi perpajakan juga infrastruktur kelistrikan, jalan, dan sebagainya."

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

Baca Selengkapnya
Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah
Simak Cara Dapat Diskon Bayar PBB di Jakarta, Makin Mudah karena Bisa dari Rumah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca Selengkapnya
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat
Melalui Fungsi Anggaran, Puan Pastikan DPR Pantau Penggunaan APBN 2025 untuk Rakyat

Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja
Rakyat Susah Cari Kerja, Rieke Pitaloka Tegas Tolak Program Pensiun Tambahan Bagi Para Pekerja

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!

Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR

Baca Selengkapnya
PDIP Tidak Solid Soal Rencana Kenaikan PPN, Rieke 'Oneng' Tegas Menolak sementara Puan Dukung Prabowo
PDIP Tidak Solid Soal Rencana Kenaikan PPN, Rieke 'Oneng' Tegas Menolak sementara Puan Dukung Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani meyakini pemerintahan Prabowo akan menjalankan tugas dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
PKB Usulkan Sederet Opsi Ini untuk Genjot APBN Selain Naikkan PPN jadi 12 Persen
PKB Usulkan Sederet Opsi Ini untuk Genjot APBN Selain Naikkan PPN jadi 12 Persen

PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.

Baca Selengkapnya