Follow
DPR sebut Indonesia cuma jadi kambing congek di OPEC
Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi menilai keputusan Indonesia untuk masuk kembali menjadi anggota organisasi negara pengekspor minyak dunia (Organization of Petroleum Exporting Countries/OPEC), dengan menjadi tim peninjau (observer) merupakan sebuah langkah yang sia-sia.
Pasalnya, Indonesia diyakini tidak akan mendapatkan manfaat apapun dengan masuk ke dalam organisasi pengekspor minyak dunia tersebut. "Kalau jadi peninjau tidak masalah, kayak kambing congek aja tidak punya suara. Semua bisa meninjau asal izin OPEC," ucapnya di Jakarta, Jumat (5/6).
Kurtubi menjelaskan, saat ini produksi minyak Indonesia sangat rendah. Jika memang pemerintah tetap keukeuh untuk masuk menjadi anggota OPEC, maka sistem dan produksi minyak Indonesia harus diperbaiki terlebih dahulu.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Kenapa bukber Kabinet Jokowi tidak dihadiri semua menteri? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Siapa yang memimpin delegasi Indonesia di pertemuan Konsultasi? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
"Produksi minyak rendah, Indonesia keluar dari OPEC, mau masuk lagi mimpi di siang bolong. Benahi dulu sistem dan produksi meningkat dulu," jelas dia.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengajukan kembali bergabung dengan OPEC. Saat ini, pemerintah masih menunggu keputusan hasil rapat anggota utama OPEC.
"Secara khusus, OPEC akan mengadakan rapat pada Jum'at, 5 Juni 2015 (waktu setempat) untuk membahas rencana Indonesia ini," ujar Menteri ESDM Sudirman Said dalam keterangan tertulisnya.
Keinginan ini telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal OPEC Abdalla Salem el-Badri, serta beberapa negara utama anggota OPEC dalam serangkaian acara 6th International Seminar OPEC yang dilaksanakan pada 3-4 Juni 2015 di Hofburg Palace, Vienna, Austria.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Ongku P. Hasibuan menegur kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama Pemilu.
Baca Selengkapnya
Irma merasa PDIP pantas menjadi oposisi karena selama berkuasa hanya diam seperti kura-kura
Baca Selengkapnya
Dewan Syuro PKB di Jawa Barat mendatangi kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) pada Jumat (9/8).
Baca Selengkapnya
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca Selengkapnya
Menurut Irma, jika PDIP masih di dalam pemerintahan, maka diibaratkan seperti kura-kura
Baca Selengkapnya
Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Usulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.
Baca Selengkapnya
Gerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Sufmi Dasco Ahmad, merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Irma mengatakan semua partai politik saat pemilu tidak ada yang tak melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca Selengkapnya