DPR sebut paket kebijakan ekonomi ala Jokowi tak mampu dongkrak konsumsi masyarakat

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah belum mampu mendongkrak konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, katanya, investasi pun belum begitu menggembirakan.

"Iklim investasi mungkin dilihat oleh investor yang besar, masih belum cukup menarik. Jadi saya kira ini yang harus dipikirkan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).

Dia menuturkan, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan-kebijakan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mantan pejabat Kementerian ESDM ini seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 7 persen.

Hal itu sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen. "Tapi kondisinya berbeda dengan yang diasumsikan. Saya melihat dari sisi investasi dan kegiatan ekonomi," katanya.

Kardaya menegaskan, cerminan dari kegiatan ekonomi itu bisa dilihat dari konsumsi listrik untuk industri atau non rumah tangga yang mengalami penurunan. Dia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan atau daya beli, khususnya masyarakat ke bawah yaitu petani dan nelayan.

Menurutnya, saat ini petani belum merasakan dukungan yang dibutuhkan seperti dukungan pembiayaan. "Kami termasuk BI dan OJK, dan lain-lain minta serius mengadakan atau mendukung para petani ini dalam kaitannya dalam melakukan kegiatannya yaitu pendanaan," lanjutnya.

Hingga saat ini, katanya, belum ada lembaga pendanaan untuk kegiatan pertanian. Meskipun sebenarnya ada bank milik BUMN, seperti BRI, namun sistemnya mencari keuntungan.

"Saya lihat untuk Bank, yang dikhususkan seperti BRI itu bentuknya PT, itu cari keuntungan karena UU," pungkasnya.