Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR sebut sektor penerbangan RI masih berapor merah di mata dunia

DPR sebut sektor penerbangan RI masih berapor merah di mata dunia Ilustrasi Kecelakaan Pesawat. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah kembali mencalonkan Indonesia menjadi Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) periode 2016-2019. Langkah ini dilakukan agar Indonesia bisa lebih aktif dalam penyusunan kebijakan penerbangan sipil dunia yang dibuat ICAO dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan regional baik di bidang navigasi, keamanan, pengelolaan bandara, maupun upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sayangnya, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fari Djemi Francis menilai target menjadi anggota ICAO pada tahun depan tidak sejalan dengan perbaikan penerbangan dalam negeri. Dia melihat masih sering terjadinya kecelakaan di maskapai penerbangan nasional menjadi nilai minus di mata penerbangan dunia.

"Contohnya kejadian jatuhnya Air Asia, lalu ada catatan yang perlu diperbaiki pada air navigation services," ujarnya saat acara 'Seminar Dinamika Penerbangan Indonesia' di Graha CIMB Niaga di Jakarta, Kamis (19/11).

Bahkan, menurut dia, kondisi penerbangan dalam negeri diperparah dari penilaian Uni Eropa. Di mana mereka memasukkan 62 maskapai penerbangan Indonesia ke dalam daftar hitam yang dilarang terbang di wilayah Eropa.

"62 maskapai penerbangan nasional yang masuk daftar hitam termasuk maskapai terkenal dan memiliki market share tinggi di Indonesia seperti Lion Air, Citilink, Sriwijaya Air dan Batik Air. Hampir semua maskapai lokal dan perusahaan penerbangan perintis di Indonesia juga masuk ke dalam daftar hitam tersebut," jelas dia.

Menurutnya, daftar hitam itu harus menjadi hal yang serius untuk diperhatikan karena dibuat dengan dasar utama standar keamanan penerbangan internasional.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya
DPR Kritisi PNS WFH Bukan Solusi Konkret Atasi Polusi jika Kendaraan Terus Diproduksi
DPR Kritisi PNS WFH Bukan Solusi Konkret Atasi Polusi jika Kendaraan Terus Diproduksi

Penanganan polusi di Jakarta perlu melibatkan semua pihak

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan

Menteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas "Kita Kok Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan"

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah

Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang dan Iklan Diperketat, Pelaku Industri Respons Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang dan Iklan Diperketat, Pelaku Industri Respons Begini

GAPPRI mengusulkan agar pasal-pasal terkait produk tembakau yang bernuansa pelarangan diubah menjadi pengendalian.

Baca Selengkapnya
PDIP Dapat Bocoran, Bambang Susantono 'Dimundurkan' Karena Tak Dapat Investor untuk IKN
PDIP Dapat Bocoran, Bambang Susantono 'Dimundurkan' Karena Tak Dapat Investor untuk IKN

PDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus
DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Baca Selengkapnya