Follow
DPR sebut UU tax amnesty solusi jangka panjang ekonomi nasional
Merdeka.com - Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah resmi digugat oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi.
"Itu hak warga negara dan saya mengharagai hal itu, itu adalah bagian dari proses demokrasi, dan akan diuji dalam MK tersebut," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/7).
Dia yakin UU tax amnesty untuk kepentingan nasional dan percaya MK akan melihat UU tersebut sebagai solusi jangka panjang untuk masalah perpajakan.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana sosialisasi pajak di Bontang membantu UMKM? Metode yang dikembangkan dalam kegiatan ini melalui sosialisasi dan cara mendaftarkan NPWP bagi pelaku UMKM Kota Bontang.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
"Saya meyakini bahwa UU tax amnesty adalah untuk kepentingan nasional dan juga strategis, dan saya percaya MK melihat UU TA adalah solusi jangka panjang dan mengatasi permasalahan struktural di bidang perpajakan. Dimana pajak ini menjadi tulang punggung pembiayaan nasional maka saya yakin akan makin menguatkan pelaksanaan UU amnesti pajak," jelasnya.
Misbakhun berharap dunia usaha dan masyarakat dapat menyambut baik UU tax amnesty ini karena untuk kepentingan ekonomi nasional.
"Saya meminta masyarakat dan dunia usaha yang memiliki npwp agar menyambut baik uu amnesti pajak ini, agar semuanya bisa terbuka dan membayar pajak dengan sebaik mungkin dan benar untuk kepentingan ekonomi nasional," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.
Baca Selengkapnya
Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan, misi utama bagi para anggota DPR terpilih yakni menyelamatkan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur konstitusi.
Baca Selengkapnya
Herman Khaeron menyebut penghapusan utang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan mampu memperbaiki ekonomi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.
Baca Selengkapnya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Melainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Baca Selengkapnya