DPR sentil rencana pemindahan Ibu Kota saat kemiskinan masih tinggi
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Hafidz Tohir, menanyakan urgensi pemindahan Ibu Kota yang dicanangkan pemerintah. Padahal, menurutnya, kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi.
Dia mencontohkan untuk kajian saja pemerintah memerlukan Rp 7 miliar. Di mana, dana tersebut seharusnya bisa untuk pengentasan angka kemiskinan.
"Kalau kita masih susah kenapa harus pindah Ibu Kota? Kita dipilih oleh rakyat, Presiden juga harusnya kita berpihak kepada rakyat," katanya di Ruang Rapat Komisi XI, Jakarta, Senin(24/7).
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Apa strategi Pemkot Medan untuk menangani kemiskinan ekstrem? Adapun strategi yang dilakukan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, jelas Bobby Nasution, yakni peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan keterampilan calon tenaga kerja, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan kepada anak penderita stunting sekaligus sosialisasi pencegahan stunting serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pengentasan wilayah kumuh, pembangunan infrastruktur yang mempermudah aktivitas perekonomian dan lain sebagainya.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Andika Perkasa ingin kurangi kemiskinan dan pengangguran di Jateng? Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa menegaskan, persoalan pertama yang dihadapi Jateng ialah bagaimana upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dia menyebut, hingga kini tingkat kemiskinan di Jateng masih di atas nasional, sehingga dirinya menargetkan penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan jauh di bawah angka nasional.
"BPS dengan lantang mengatakan rakyat miskin hidup dengan Rp 11.000 per hari itu cukup, sedangkan naik bis saja sudah butuh Rp 10.000, belum lagi bayar listrik Rp 150.000 per bulan untuk rumah kecil dan keperluan biaya sekolah," tambahnya.
Achmad menilai Indonesia tidak perlu tergesa-gesa memindahkan Ibu Kota. "Jangan menganggarkan sesuatu yang belum saatnya, belum saatnya kita melakukan itu (Pemindahan Ibu Kota)," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Prabowo di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaPramono sempat menyindir rencana yang hampir sama pernah disampaikan Ridwan Kamil saat masih menjabat Gubernur Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya