Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Sepakat Beri Dana Talangan ke Garuda Indonesia dan Krakatau Steel

DPR Sepakat Beri Dana Talangan ke Garuda Indonesia dan Krakatau Steel Garuda Indonesia. merdeka.com

Merdeka.com - Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memutuskan untuk menyetujui pemberian dana talangan, pencairan utang pemerintah kepada BUMN dan penyuntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, Garuda Indonesia akan mendapatkan dana Rp8,5 triliun sementara Krakatau Steel mendapat dana Rp3 triliun.

"Dana pinjaman pemerintah kepada BUMN diberikan dalam bentuk Mandatory Convertible Bond (MCB) dalam jangka 3 tahun," ujar Aria saat memimpin rapat, ditulis Kamis (16/7).

Orang lain juga bertanya?

Sementara untuk Krakatau Steel, dana yang didapatkan akan digunakan untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna. Sementara untuk Garuda, dana akan dipakai untuk menyokong kinerja perusahaan yang terimbas Covid-19.

Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menambahkan, belum ada keputusan final mengenai pemberian dana pinjaman ini. Namun, mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2020, pasal 11 menyebutkan pemerintah punya 3 pilihan menyalurkan dana yaitu pemberian PNM, investasi dari pemerintah, dan pemberian jaminan.

Kemudian dari UU tersebut terbitlah PP 63 Tahun 2020 untuk investasi dari pemerintah. Sebagai contoh, nantinya PT SMI (Persero) menjadi BUMN di bawah Kementerian Keuangan memberikan dana pinjaman ke KAI dan membeli MCB Garuda Indonesia.

"Jadi itu step loan dan ini belum final, masih proses. Harapannya BUMN di bawah Kementerian BUMN dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan bisa dilakukan business-to-business. Ini prosesnya masih berjalan terus, nanti kalau sudah ada skemanya kami laporkan," ujarnya.

Sebelumnya, terdapat 3 BUMN lain yang diajukan mendapatkan dana talangan, yaitu PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Perum Perumahan Nasional (Perumnas). Namun, 3 BUMN ini tercatat 100 persen milik pemerintah sehingga digolongkan menjadi penerima PMN.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca Selengkapnya
PT KCI Cari Utang Rp3,6 Triliun untuk Impor 3 Rangkaian KRL
PT KCI Cari Utang Rp3,6 Triliun untuk Impor 3 Rangkaian KRL

Dana ini akan digunakan untuk pengadaan 19 rangkaian kereta atau trainset untuk operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Ulurkan Tangan Tagih RUU BUMN ke DPR, Singgung Hadirnya BPI Danantara
Erick Thohir Ulurkan Tangan Tagih RUU BUMN ke DPR, Singgung Hadirnya BPI Danantara

Erick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Minta Restu Komisi XI Cairkan Dana PNM Rp28,15 Triliun untuk 3 BUMN Awal Tahun 2024
Sri Mulyani Minta Restu Komisi XI Cairkan Dana PNM Rp28,15 Triliun untuk 3 BUMN Awal Tahun 2024

Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.

Baca Selengkapnya
Tambah 9 Pesawat, Garuda Indonesia Incar Pendapatan Rp49 Triliun Hingga Akhir 2024
Tambah 9 Pesawat, Garuda Indonesia Incar Pendapatan Rp49 Triliun Hingga Akhir 2024

Selain dari penjualan tiket pesawat, Garuda juga menerapkan berbagai program untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Baca Selengkapnya
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II
Paripurna DPR RI Setujui Otorita IKN Bermitra Kerja dengan Komisi II

Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Kejutan Pak Bas Digoda Komisi V Jadi Menteri Era Prabowo-Gibran
VIDEO: Respons Kejutan Pak Bas Digoda Komisi V Jadi Menteri Era Prabowo-Gibran

Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya