Follow
DPR setujui penggunaan BMN untuk penerbitan SBSN Rp 43,6 triliun
Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui permohonan persetujuan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset penerbitan Sukuk Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 43,6 triliun, yang berasal dari 41 Kementerian/Lembaga dengan jumlah 9.998 BMN.
"Bisa kita setujui ya? Setuju!" Kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/7).
Underlying asset adalah obyek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk. Di mana prinsip keuangan syariah mengharuskan adanya underlying asset untuk menghindari terjadinya transaksi money for money yang dapat dikategorikan sebagai riba.
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Kenapa aset BLBI dihibahkan? 'Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut,' pinta Hadi.
-
Bagaimana Komisi XI DPR ingin kerja sama mata uang digital? Untuk itu, kami harapkan terjalin pertukaran informasi terkait hasil pengujian, modelling maupun simulasi. Sehingga, kita bisa saling mengetahui potensi dampak maupun risiko yang ditimbulkan dari penerbitan CBDC ini terhadap stabilitas keuangan, moneter, dan perekonomian kita,' terangnya.
-
Apa aset eks BLBI yang dihibahkan? Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
SBSN sendiri sudah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan total akumulasi hingga saat ini sebesar Rp680,21 triliun. Jumlah outstanding SBSN yaitu nilai dari SBSN yang telah diterbitkan dan dibayarkan kembali, per 19 Mei 2017, adalah sebesar Rp490,90 triliun.
Dengan penawaran yang terus meningkat, menggambarkan bahwa minat terhadap alat investasi SBSN atau sukuk menjadi makin luas, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini juga menggambarkan makin mendalamnya pasar keuangan Indonesia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Serah terima PSP dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini mencapai Rp2,77 triliun.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
Baca Selengkapnya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
SRBI akan mulai diimplementasikan pada 15 September 2023 sebagai instrumen operasi moneter rupiah kontraksi.
Baca Selengkapnya
Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca Selengkapnya
Peningkatan aset BTN Syariah tersebut juga mencatatkan rekam jejak yang cemerlang.
Baca Selengkapnya
Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.
Baca Selengkapnya
Diharapkan DPR dapat menyetujui Usulan PMN Rp3,61 triliun kepada ASABRI.
Baca Selengkapnya