DPR Setujui Tambahan Pagu Anggaran Kemenko Maritim Rp79,25 Miliar
Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan pagu anggaran Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tahun 2020 sebesar Rp79,25 miliar. Persetujuan ini mempertimbangkan atas kinerja Kemenko Maritim dinilai cukup berat ke depannya.
"Apa kita setuju dengan anggaran yang dipaparkan? Semua setuju ya. Dengan ini, anggaran sudah kita setujui, terima kasih dengan ucapkan Alhamdullilah, rapat kerja saya nyatakan ditutup," kata Pimpinan Banggar, Kahar Muzakir di Ruang Sidang Bamggar DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kenaikan pagu anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp79,250 miliar. Dengan demikian total keseluruhan anggaran menjadi Rp350,79 miliar dari sebelumnya sebesar Rp261,54 miliar diusulkan pada 22 Juli 2019 lalu.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
"Saya usulkan tambahan Rp79,250 miliar. Ini berangkat dari pengalaman tahun lalu banyak pengeluaran," kata Menko Luhut.
Sebagai informasi, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah lebih dulu menyetujui pagu anggaran 2020 tiga kementerian koordinator yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polkumham).
Adapun secara rinci, pagu anggaran ketiga kementerian koordinator pada 2020 dinilai Banggar terlihat mengalami penurunan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi pemerintah yang ingin melakukan efisiensi belanja pada tahun depan untuk menyehatkan APBN.
Secara rinci, pagu anggaran untuk Kemenko PMK yang disetujui yakni sebesar Rp242,2 miliar. Kemudian untuk Kemenko Perekonomian disetujui pagu anggaran sebesar Rp409,3 miliar dan selanjutnya untuk Kemenko Polkumham DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp282,7 miliar untuk 2020.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca SelengkapnyaDengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkap untuk apa saja anggaran tersebut.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca Selengkapnya