DPR soal impor beras: Ini buat petani miskin dan menangis
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Daniel Johan, menilai kebijakan impor beras saat ini tidak tepat waktu. Sebab, petani hendak memasuki panen raya.
"Dua minggu lagi sudah mulai panen raya, sehingga kebijakan impor ini sama saja hukuman yang tidak adil bagi petani yang sudah banting tulang bekerja keras," ujar Daniel Johan seperti dikutip Antara, Sabtu (13/1).
Jadi, lanjut dia, kebijakan impor yang reaktif sangat tidak perlu karena tidak membantu situasi mahalnya harga beras. Selain itu, setiap impor juga membutuhkan waktu setidaknya sebulan dari proses sampai beras impornya terdistribusi di pasar-pasar.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Kapan Bulog menyerap beras petani? Hingga pertengahan Juni 2024 Bulog telah menyerap produk petani dalam negeri sebanyak hampir 700 ribu ton.
-
Kapan Jokowi cek stok beras? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Kapan bantuan beras diberikan? Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Selasa (19/3), Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun untuk bantuan beras selama 6 bulan hingga Juni 2024.
-
Apa yang dilakukan Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi beras? 'Pak Mentan mendorong untuk dipercepat penanaman kembali. Setelah panen langsung dilakukan olah tanah menggunakan traktor, mekanisasi pertanian modern sehingga mempercepat penanaman kembali,' tuturnya.
"Yang namanya impor tidak bisa kita butuh saat ini lalu berasnya langsung ada saat ini juga, jadi buat apa impor kalau dua minggu lagi kita sudah mulai panen raya, itu sama saja buat petani miskin dan menangis," kata anggota Fraksi PKB DPR RI Dapil Kalbar itu.
Dia mengakui, kebijakan impor tidak selalu buruk, tapi tidak bisa kebijakan impor itu reaktif seperti sekarang. "Malah sebaliknya memukul petani yang akan panen raya saat beras impor mulai masuk," ujar Wakil Sekjen DPP PKB ini.
Kebijakan impor diambil harus dari setahun sebelumnya, berdasarkan data produksi dan konsumsi yang valid per minggu setahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui pada minggu-minggu ke berapa suplai kurang.
"Seperti saat ini bila minggu pertama dan kedua bulan Januari suplai kurang, maka kebijakan impornya diambil satu bulan sebelumnya yakni November atau Desember tahun lalu sehingga tepat waktu dan menjawab kekosongan suplai," kata dia.
Dia menambahkan, sampai kapan pun pemerintah tidak akan bisa membuat perencanaan yang baik bila datanya tidak baik dan valid. "Jadi Bappenas, BPS, Menkeu, Mentan, Mendag harus duduk bareng merumuskan kebijakan dari satu tahun sebelumnya dengan memastikan sumber data yang akurat dan valid," katanya.
Kalau tidak, ujar dia lagi, kasihan petani yang dari tahun ke tahun selalu digempur impor saat mau panen raya. "Kalau waktunya tidak tepat waktunya sama saja merusak, sama saja melawan nawacita," demikian Daniel Johan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daniel juga menyoroti sikap pemerintah yang belakangan semakin suka impor.
Baca SelengkapnyaZulhas mengatakan, masa tanam padi mundur, karena musim panas berkepanjangan.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaMegawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca SelengkapnyaArya Bima mengkritik soal produksi beras yang makin langka jelang puasa dan lebaran
Baca SelengkapnyaJohan keras menyinggung tata kelola beras yang amburadul
Baca Selengkapnya"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.
Baca SelengkapnyaPelaporan ini buntut dari keterlambatan bongkar muat impor beras seberat 2,2 juta ton
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras bisa ‘menular' atau merambat ke berbagai komoditi bahan pokok penting lainnya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaBadan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.
Baca Selengkapnya