Follow
DPR tak heran Jokowi buka keran impor beras
Merdeka.com - Lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015 seolah mengisyaratkan menyerahnya Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi dengan kondisi pangan dalam negeri. Walau tetap berambisi mewujudkan swasembada pangan, pemerintahan Jokowi membuka kembali pengadaan beras impor dalam kondisi tertentu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron tidak heran dengan langkah yang diambil pemerintahan Jokowi. Bahkan dia sudah memprediksi keran impor beras akan dilakukan tahun ini. Alasannya tak lain karena harga beras di Indonesia yang jauh lebih tinggi dibanding negara lain.
"Saya melihat harga begitu tinggi, jadi ada impor beras tahun ini. Beras kita termahal di Asean," ujar Herman kepada merdeka.com, Sabtu (21/3).
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Bagaimana Jokowi pastikan beras aman? Presiden juga turut menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat. 'Bapak, Ibu sudah terima semuanya yang 10 kilo? Saya tadi mendapatkan catatan, ada yang sudah tiga kali, tapi ada juga yang baru sekali, betul?' tanya Presiden dalam dialognya dengan masyarakat penerima manfaat seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (3/4).
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kenapa Jokowi ingin hentikan penjualan bahan mentah? 'Karena pak Jokowi mengatakan kepada saya, 'mas Bowo mas Bowo Menhan tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri,' ujar dia.
-
Kenapa Jokowi cek stok beras? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Gudang Beras Bulog di Pematang Kandis,Kabupaten Merangin, Jambi. Kepala Negara mengaku, hal itu harus dilakukan demi memastikan ketersediaan beras jelang momentum hari raya Lebaran yang sisa sepekan lagi.
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
Namun dia meminta pemerintah tidak tergesa-gesa mendatangkan beras dari negara lain. Kecuali Indonesia masuk dalam kondisi kritis beras. "Syaratnya bagi kami, impor beras dalam keadaan terdesak," tegasnya.
Secara institusi, kata Herman, DPR tidak terlalu mempermasalahkan langkah Jokowi membuka impor beras. Apalagi bila terjadi krisis pangan di dalam negeri, maka kebijakan itu tak bisa dihindari.
Kalaupun nantinya impor beras terpaksa dilakukan, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan Jokowi agar tidak merusak harga beras petani lokal. Selain itu, pelbagai pertimbangan perlu dikaji secara matang sebelum melakukan impor.
"Saya kira dalam kondisi terdesak, krisis, kalau tidak impor beras bagaimana? Silakan saja, karena pangan itu kan hak asasi manusia juga," terangnya.
Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.
Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.
"Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.
Dalam inpres tersebut, Presiden tetap menegaskan bahwa pengadaan gabah dan beras mengutamakan pengadaan dari petani lokal.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah diyakini sebagai upaya menjaga stabilisasi ekonomi, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitas harga.
Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik pemerintah, terkait kebijakan impor produk pertanian.
Baca Selengkapnya
Jokowi tetap mewanti-wanti keamanan stok beras dalam negeri, meski inflasi masih cenderung terjaga.
Baca Selengkapnya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi berupaya agar cadangan beras di Indonesia cukup.
Baca Selengkapnya
Erick menekankan bahwa kebijakan impor yang akan ditempuh pemerintah melalui Perum Bulog akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Presiden bercerita tentang banyak negara kesulitan beras karena perubahan iklim
Baca Selengkapnya
Rencana impor beras sebanyak 1,6 juta ton ini telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi maupun kementerian teknis terkait.
Baca Selengkapnya
Megawati mengingatkan pemerintah mengenai ancaman krisis pangan ke depan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kenaikan harga beras bisa ‘menular' atau merambat ke berbagai komoditi bahan pokok penting lainnya.
Baca Selengkapnya