DPR: Tak masuk akal, sebesar Bank Mandiri disuntik modal pemerintah
Merdeka.com - Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun dikritik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai satu-satunya BUMN perbankan penerima suntikan modal, Bank Mandiri dinilai tidak layak.
Kritik itu dilontarkan anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1).
Dia melihat, alasan pemerintah menyuntikkan dana ke Bank Mandiri agar bank tersebut menjadi peringkat tujuh besar di ASEAN, sama sekali tidak masuk akal. "Saya tidak lihat urgensinya. Urgensinya apa?," kata Misbakhun, Rabu (28/1).
-
Kenapa Bank Pemerintah penting? Bank pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan bank BUMN, adalah salah satu pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara, memainkan peran yang krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Kenapa Bank Danamon ikut berinvestasi? Sejalan dengan komitmen MUFG untuk inovasi dan kolaborasi, dana ini bertujuan untuk mendukung perkembangan startup di Indonesia melalui kolaborasi strategis dengan Danamon dan Adira Finance, meningkatkan akses pasar, dan mendorong inklusi keuangan.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Kenapa Indonesia menuntut pendanaan negara maju? Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
Misbakhun juga menilai paparan Menteri Rini terkait pengajuan PMN kepada 35 BUMN belum detail. Salah satunya karena dalam pembahasan tidak dicantumkan jumlah aset BUMN dan posisi utang perusahaan yang bakal diberi suntikan modal.
Dari situ dia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaporkan perusahaan BUMN yang memiliki rapor merah dalam pengelolaan keuangan negara.
"Saya melihat dari paparan tidak memuaskan. Terlalu umum dan tidak mendeskripsikan kinerja serta performance BUMN," terangnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Danantara berbentuk superholding layaknya Temasek di Singapura.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaNama ini melambangkan kekuatan masa depan Nusantara dan simbol kekuatan kolektif Indonesia yang siap menghadapi tantangan global.
Baca SelengkapnyaRyan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaSaat ini, bank pemerintah adalah bank yang paling berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia.
Baca SelengkapnyaAlasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca SelengkapnyaKomisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca SelengkapnyaNantinya Danantara akan mirip seperti Temasek yakni sebuah badan investasi global yang berpusat di Singapura
Baca SelengkapnyaErick menyebut, kajian terkait dividen berada diranah Kementerian Keuangan sebagai pemilik perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca Selengkapnya